GenPI.co - Juru Bicara Rekan Anies, Dedi Satria menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditenggarai bermuatan politik dalam menangani kasus dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan Formula E.
Hal tersebut disampaikan untuk menyoroti isu Ketua KPK Firli Bahuri yang hendak menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Padahal, dugaan terhadap penggunaan anggaran di luar ketentuan perundang-undangan penggunaan keuangan tidak memenuhi bukti yang kuat.
"Kuat dugaan KPK sedang berpolitik terkait dengan Pilpres 2024," ujar Dedi kepada GenPI.co, Minggu (2/10/2022).
Dirinya menduga ada kekuatan politik yang tidak menghendaki mantan menteri pendidikan tersebut maju sebagai capres.
"Aneh KPK ngotot melakukan penyidikan terhadap sebuah kasus yang tidak ada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ungkapnya.
Menurut Dedi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian negara sebelum dilakukan penyelidikan perkara korupsi.
"Jelas MK tidak bisa menentukan adanya kerugian negara sehingga tidak bisa melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan formula E", terang dia.
Dedi menambahkan seharusnya hasil audit BPK menjadi penentu ada atau tidaknya kerugian negara dalam ajang Formula E.
"Jelas KPK diduga tampak mempolitisasi hukum. Sebab, lembaga antirasuah memaksakan agar kasus tersebut naik ke penyidikan dan menjadikan Anies sebagai tersangka," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News