GenPI.co - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut politik identitas berpotensi muncul pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Yunarto mengatakan politik identitas selalu ada di suatu negara yang dihiasi dengan permasalahan tersebut, bahkan di Amerika Serikat.
Dia menyatakan politik di Eropa juga masih dihiasi oleh isu yang populer, seperti suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).
Oleh karena itu, Yunarto beranggapan politik identitas masih akan tetap terjadi di Indonesia.
"Jadi, menurut saya fakta keterbelahan tetap ada," ucap dia di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (30/11).
Yunarto juga mengungkapkan sebenarnya isu tersebut sudah bisa diterka dari jauh-jauh hari.
"Misalnya, basis pendukung Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sisa bagian dari kubu yang berseberangan dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi, sedangkan barisan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar merupakan kubu yang berseberangan pada saat itu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Itu bentuk keterbelahan," ujarnya.
Oleh karena itu, Yunarto menyatakan politik identitas tak dapat dimatikan dan dihilangkan. Akan tetapi, kata dia, sudah menjadi tugas negara untuk meminimalisir hal itu.
Dia berpendapat situasi saat ini ada kesan setengah hati dan membiarkan politik identitas sebagai suatu kondisi faktual saja, tetapi tidak secara sosiologis.
Yunarto menganggap sebaiknya aturan harus dibuat untuk diimplementasikan, termasuk soal politik identitas.
Dia mengatakan salah satu upayanya, yakni melibatkan aparat penegak hukum.
"Sebab ketika berbicara tentang ujaran kebencian atau hoaks, apalagi terkait tentang SARA itu sebenarnya bukan lagi sekadar pelanggaran pemilu, tetapi tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa," pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News