GenPI.co - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai banyak pejabat Indonesia yang post-power syndrome dan akan membawa malapetaka bagi Indonesia.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti maraknya isu atau wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mereka ketakutan dengan kekuatan baru yang akan berkuasa,” ujar Ujang kepada GenPI.co, Jumat (16/12).
Menurutnya, akan ada banyak kasus korupsi yang selama ini terjadi dan diamankan para pejabat terbongkar jika ada presiden selain Jokowi.
“Sebab, kasus tersebut berpotensi tercium oleh rezim yang baru ketika Jokowi sudah tidak berkuasa lagi,” tuturnya.
Dengan demikian, menurutnya, para pejabat yang tidak kehilangan jabatannya berpotensi dipersoalkan dengan hukum.
“Kemudian ada juga masalah bisnis. Sebab, bisnis yang tidak didukung kekuasaan tak akan berjalan dengan lancar atau menguntungkan,” kata dia.
Meski demikian, Ujang mengatakan bahwa rakyat punya hak untuk melawan isu perpanjangan masa jabatan presiden secara konstotusional.
“Sebab, mereka akan terus menggelorakan masa perpanjangan masa jabatan presiden walaupun rakyat menolak atau melawan,” ujar Ujang.
Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada beberapa menteri dan ketua umum partai politik yang menyerukan agar Pemilu 2024 diundur dengan berbagai alasan.
Di antaranya, yakni Menteri Koordinator Bidang Martitim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Kemudian, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Selain itu, baru-baru ini Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR La Nyalla Mattaliti juga menyuarakan soal pengunduran jadwal Pemilu 2024.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News