GenPI.co - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden merupakan sinyal kematian demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti maraknya isu atau wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode.
Seperti diketahui, sebelumnya Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dan Ketua MPR Bambang Soesatyo diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya setelah melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Sebagai pejabat tinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat dua tokoh tersebut membawa narasi tidak etis,” ujar Arfiki kepada GenPI.co, Sabtu (17/12).
Dia juga mengaku terkejut setelah kedua tokoh yang merupakan perwakilan rakyat tersebut menggaungkan isu yang memperpanjang masa jabatan Jokowi.
“Dua tokoh tersebut telah offside karena bahasa tersebut keluar dari pejabat tinggi negara,” kata Arifki.
Arifki menilai, kedua tokoh tersebut seharusnya lebih berhati-hati dengan narasi yang berlawanan dengan konstitusi.
“Sebagai orang yang dipilih oleh rakyat di Pemilu 2019, terlihat Ketua DPD dan Ketua MPR lebih mementingkan elite dari pada menjalankan konstitusi yang marwah sedang ada ditangannya,” ucapnya.
Seperti diketahui, sudah ada beberapa menteri dan ketua umum partai politik yang menyerukan agar Pemilu 2024 diundur dengan berbagai alasan.
Di antaranya yakni, Menteri Koordinator Bidang Martitim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Selain itu, ada juga Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News