DPR Tegas! Minta Pemerintah Tidak Kalah dengan Mafia Pajak

GenPI.co - Anggota Komisi III DPR RI Santoso secara tegas meminta pemerintah untuk tidak kalah dengan mafia pajak.

Hal tersebut merupakan respons terkait adanya dugaan mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang tengah hangat diperbincangkan netizen.

Selain itu, dugaan mafia pajak juga tak lepas dari temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

BACA JUGA:  Harus Taat Lapor Harta Kekayaan, Ditjen Pajak Kena Sentil DPR

Santoso menilai tindakan tersebut sangat amat merugikan negara, karena hanya memperkaya diri sendiri dan pemerintah tidak boleh tinggal diam.

"Tindakan itu jelas merugikan keuangan negara dan memperkaya diri mereka. Saatnya negara tidak boleh kalah dengan para mafia yang ada di Ditjen Pajak," kata Santoso, Rabu (8/3).

BACA JUGA:  Pejabat Pajak dan Bea Cukai Hidup Mewah, Jokowi: Rakyat Kecewa

Apabila aparat penegak hukum dapat membongkar temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu, Santoso menilai hal tersebut maka akan menjadi preseden bersejarah.

"Akan menjadi suatu pengungkapan skandal yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak ini sudah sangat sistemik dan berlangsung cukup lama," ucapnya.

BACA JUGA:  Kondisi David Membaik, Mario Dandy Satriyo Si Anak Pejabat Pajak Dilarang Jenguk

Santoso memandang celah praktik lancung pejabat Ditjen Pajak tersebut dimungkinkan lantaran target penerimaan pajak yang terbilang kecil.

Hal tersebut membuat para Ditjen Pajak hampir dapat melampaui itu setiap tahunnya.

Tak lupa, Santoso pun mengatakan bisa jadi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pajak di Kemenkeu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama.

Namun, kasus tersebut baru mencuat ketika pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) mengemuka lantaran penganiayaan anaknya, Mario Dandy Satrio, kepada David, salah satu anak pengurus GP Ansor.

Untuk itu, dia menilai bahwa kasus Rafael Alun Trisambodo menjadi kotak pandora yang dapat membuka tabir praktik lancung yang dilakukan oleh oknum pejabat lainnya di lingkungan Kemenkeu.

"Terkuak-nya transaksi mencurigakan RA (Rafael Alun) adalah kotak pandora yang harus dibongkar oleh aparat penegak hukum dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," tutur Santoso.(Ant)