GenPI.co - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen, mengingatkan semua pejabat dan penguasa dunia tidak ada yang abadi ataupun kekal.
Menurut dia, di penghujung akhir masa periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, publik disuruh menonton tingkah laku pejabat negara atau publik yang membuat hati miris.
Hal itu salah satunya semua kebijakan di bidang pangan, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat sudah tergadaikan kepada oknum mafia pangan.
"Apapun keadaannya, sekarang semua dilakukan dengan cara upeti seperti masa penjajahan kompeni," ujar Samuel F. Silaen dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).
Sebab, itulah sebabnya Indonesia berjuang untuk merdeka dari penjajahan yang ada.
"Sekarang lucunya adalah justru yang menjajah negeri ini adalah pejabatnya yang mendapat penugasan dari rakyat. Tapi rakyat diposisikan sebagai obyek bukan subyek pembangunan. Sementara itu, pejabat negara lupa penderitaan rakyat karena mata hati mereka sudah tertutup hidayah Allah," tegas mantan fungsionaris DPP KNPI itu.
Dia menambahkan rakyat yang seharusnya dibantu, dimudahkan oleh penguasa justru digulung dengan berbagai permainan elite 'berkolusi' dengan oknum-oknum pemburu rente importasi pangan, sehingga rakyat harus membeli kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga yang mahal karena berbagai upeti disetorkan dimuka sehingga terjadi high cost yang dibebankan kepada pembeli yakni rakyat.
"Ketahuilah bahwa manusia lahir dengan telanjang dan matipun hanya memakai pakaian seadanya. Itupun tergantung pada pada agama yang dipeluknya. Jika pejabat yang mendapat penugasan dari rakyat tapi justru memeras keringat rakyat, apa itu bukan kezoliman struktural dan pembiaran dari institusi penegak hukum," jelasnya.
Silaen mengungkapkan ketika pemimpin atau orang yang sedang berkuasa lupa dirinya sendiri, seolah-olah akan berkuasa selamanya lalu lupa turun, dan kembali menjadi rakyat biasa sebagaimana naturenya meski tetap punya privilege sebagai mantan pejabat negara atau pemerintah.
"Orang yang lupa diri ketika sedang berkuasa maka akan membuat dirinya hampa dan mengalami kekosongan hati nurani. Dan berusaha menutupi borok- borok yang dia lakukan selama menjabat atau berkuasa. Ini melebihi batas kapasitas yang seharusnya tak boleh dilakukan pejabat ketika diamanahkan sebagai pemimpin karena seluruh hidupnya dibiayai oleh negara dari pajak yang dipungut dari rakyat," tutur dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News