GenPI.co - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud MD, Andi Widjajanto menyebut presiden tidak boleh mendegradasikan TNI supaya terlibat politik praktis.
Andi mengatakan presiden memang memiliki kedudukan menjadi panglima tertinggi. Namun tetap tidak diperkenankan mendegradasi TNI untuk berpolitik praktis.
“Prajurit sudah disumpah, secara tegas disebutkan TNI tidak boleh berpolitik,” katanya dikutip dari Antara, Senin (13/11).
Andi mengungkapkan dalam UU nomor 34 tahun 2004 mengenai TNI telah menegaskan netralitas TNI dan tidak boleh untuk berpolitik praktis.
Dia menilai inti sejati karakter TNI terutama dalam konteks pemilu dan pilpres yakni menjunjung tinggi profesionalitas dan netralitasnya.
Menurutnya, TNI bisa menjalankan perannya dengan memberikan kontribusi positif pada proses demokrasi, dengan mempertahankan nilai-nilai netralitasnya.
“Atasan TNI harus tahuj sudah ada UU yang mengatur secara tergas mengenai netralitas TNI,” tuturnya.
Andi menyampaikan jika TNI dilibatkan dalam politik praktis maka akan mengaburkan tugasnya sebagai alat pertahanan negara.
“Kalau ada yang menjadikan TNI ikut dalam politik praktis maka menjerumuskannya menjadi TNI amatir,” ucapnya.
KPU RI saat ini telah menerima pendaftaran tiga bakal capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang.
Bakal pasangan itu yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lalu ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ketiga yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News