GenPI.co - Ketua Timnas AMIN Ari Yusuf Amir menyoroti dugaan politisasi bansos serta pengerahan kepala desa untuk menguntungkan paslon tertentu dalam Pilpres 2024.
Ari menduga ada penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan, yang meliputi penyalahgunaan anggaran, pelibatan birokrasi, maupun penggunaan sarana dan prasaran.
Dugaan pelangaran itu pun semakin diperlihatkan secara vulgar ke publik, sehingga menjadi suatu hal yang cukup memprihatinkan.
“Jika praktik seperti ini terus terjadi, maka dugaan itu masuk dalam kategori pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (17/1).
Sejumlah dugaan pelanggaran yang disoroti yakni pembagian bansos dari dana ABPN yang seharusnya langsung diserahkan untuk warga tanpa harus seremonial.
Timnas AMIN kemudian memberikan contoh saat kegiatan Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah TPN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto di NTB.
Airlangga Hartarto di NTB pada Minggu (14/1) membagikan 10 kg beras dan meminta kepada warga supaya berterima kasih kepada Presiden Jokowi.
Selanjutnya kegiatan Presiden Jokowi membagian bantuan sosial di dekat spanduk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian ada pertemuan Desa Bersatu di Jakarta dan pertemuan kepala desa di Maluku, yang dua kegiatan itu dilakukan kubu Prabowo-Gibran.
“Fenomena ini berbahaya bagi legitimasi pemimpin yang terpilih nanti. Kami ajak semua pihak untuk mengawasi proses pemilu ini,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News