GenPI.co - Dosen Komunikasi Politik Pascasarjana Universitas Paramadina Prabu Revolusi angkat suara tentang banyaknya akademisi yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa waktu terakhir.
“Menurut saya, sangat tidak nyelop ketika kampus dicampuradukan dengan politik, apalagi tidak secara resmi mewakili kampus,” kata Prabu, Senin (5/2).
Menurut Prabu Revolusi, harus ada lembaga resmi dari kampus jika gerakan mewakili universitas.
“Jika memang gerakan gerakan itu mewakili kampus, perlu ada lembaga yang resmi dari kampus untuk bisa menyatakan sikap dari kampus,” imbuh Prabu.
Prabu Revolusi menilai pernyataan pribadi yang dianggap sikap resmi kampus tidaklah adil.
“Apalagi, rektor ataupun pimpinan dari kampus tersebut banyak yang memberikan sanggahan bahwa entah itu petisi atau pernyataan dianggap mewakili kampus,” ucap Prabu.
Prabu Revolusi menegaskan dirinya sebagai pengajar dan pengajar dari civitas akademika lainnya tidak merasa terwakili oleh beberapa sifat kampus.
“Saya tentu memiliki sifat politik sendiri, demikian juga teman teman civitas lainnya,” ucap Prabu.
Dosen Komunikasi Politik Pascasarjana Universitas Paramadina menegaskan sangat penting tidak membawa nama kampus apabila tidak ada pernyataan resmi dari universitas tersebut.
“Saran saya, jangan bawa nama kampus jika mau memberi opini politik pribadi. Jangan mengatasnamakan kampus, kecuali memang ada sikap resmi dari kampus,” tutur Prabu.
Di sisi lain, Forum Rektor Indonesia telah mengambil tindakan penting dengan mengajukan permohonan agar Pemilu 2024 berjalan dengan kedamaian dan ketenangan.
Pernyataan itu diumumkan dalam acara yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, pada 3 Februari 2024. Acara itu dihadiri lebih dari seratus anggota dan pengurus forum.
"(Tujuannya, red) Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata salah satu perwakilan Forum Rektor Indonesia. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News