GenPI.co - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari memberikan sentilan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto.
Hasto menuding adanya algoritma penguncian suara pasangan Ganjar-Mahfud di angka 17 persen di data sistem informasi rekapitulasi pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Qodari, dia lebih mempercayai hasil rekapitulasi KPU.
Pasalnya, pernyataan Hasto yang diklaim bersumber dari ahli IT perihal adanya algoritma penguncian suara Ganjar-Mahfud di angka 17 persen itu mudah dibantahkan.
Pertama, Qodari menyebut pemilih langsung menyalurkan suaranya di TPS yang dalam prosesnya diawasi oleh pengawas pemilu, saksi partai, saksi calon dan masyarakat.
Selain itu, KPU menerapkan rekapitulasi berjenjang mulai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
“Kalau saya ya pilih percaya dengan KPU karena, pertama, ini data yang berasal dari TPS-TPS bisa dicek sebetulnya apakah data-data di TPS memang betul seperti itu, kalau tidak sesuai tentu masyarakat bisa protes dan bisa dilakukan koreksi,” ujar Qodari dari rilis yang diterima GenPI.co, Minggu (10/3).
Kedua, kata Qodari, sebagaimana pengalaman pada pilpres sebelumnya pro kontra terhadap diagram perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) biasa terjadi.
Namun, dia meyakini hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hitung manual berdasarkan dokumen C1-Plano.
“Saya yakin nanti hasil hitungan manual KPU juga tidak akan berbeda jauh dengan hasil Sirekap atau hitungan elektronik. Dalam pilpres sebelumnya juga saya ingat walau ada pro kontra terhadap hitung elektronik tetapi pada akhirnya sebetulnya tidak berbeda jauh dengan hitung manual,” jelas Qodari.
Ketiga, Qodari percaya Hasto sebagai sekjen dari partai besar sudah berpengalaman dengan sejumlah kegiatan politik baik pilpres mau pun pilkada di sejumlah daerah.
Dalam konteks itu, Qodari menilai Hasto sudah tentu dapat memahami dan mengerti hasil quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei tidak akan jauh berbeda dengan hitungan resmi KPU.
"Mas Hasto itu Sekjen PDI, partai besar yang notabenenya bisa mengajukan calon di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang besar dan penting sehingga harusnya bisa mengetahui dan memahami bagaimana antara hasil quick count dan hasil akhir itu sebetulnya tidak akan jauh berbeda,” bebernya.
Lebih lanjut, Qodari heran dengan sikap Hasto yang menuduh data KPU dapat diatur sedemikian rupa untuk mengalahkan atau memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu.
Bagi Qodari tuduhan Hasto relatif mudah dibantahkan, tinggal membandingkan data IT yang diklaim sebagai kecurangan itu dengan hasil dokumen C1-Plano.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News