GenPI.co - Kementerian Pertahanan RI (Kemhan), mendorong urusan laut diurusi oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Kementerian Pertahanan mendorong diterapkannya satu komando untuk mengurusi kelautan Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
BACA JUGA: Korsel Tunggu Menhan Prabowo, Deal Jet Canggih IFX Semi-Siluman
Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Kami ingin dorong, supaya one comment in the sea, dalam hal ini didorong coast guard, coast guard Indonesia ini, kan, Bakamla," jelas Dahnil saat ditemui di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
BACA JUGA: Dinasti Politik Jadi Sorotan, Ini Daftar Keluarga Pak Jokowi...
Menurut Dahnil, Menhan Prabowo menaruh perhatian untuk menguatkan Bakamla.
Menhan Prabowo telah memutuskan alokasi anggaran untuk Bakamla.
BACA JUGA: Honorer K2! Catat Nih, DPR Janji Kawal 2 Solusi Ini...
Namun, berapa anggarannya, Dahnil tidak merinci.
"Pak Prabowo memutuskan alokasi untuk belanja kapal Bakamla disegerakan. Jadi itu langkah yang bisa dilakukan Pak Prabowo," ungkap Dahnil.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Akan Rombak Besar-besaran Eselon I, Ini Dia...
Didorongnya satu komando laut ini merupakan akibat dari konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara.
Dengan adanya dorongan ini, Menhan Prabowo pun, kata Dahnil, telah memutuskan agar alokasi anggaran belaja untuk Bakamla segera diberikan.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Pangkas 141 Jabatan Eselon III dan IV, Ini Dia...
"Jadi, untuk menertibkan masalah hak berdaulat seperti ini, misalnya ada pencurian, maka dilakukan oleh Bakamla. Tapi kalau hak berdaulat itu TNI, dalam hal ini TNI AL," pungkas Dahnil.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News