GenPI.co - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memang sangat cool, tak perlu banyak bicara menanggapi persoalan yang bisa memperuncing keadaan.
Namun, sekali merespons berbagai persoalan, Prabowo Subianto selalu memberikan pernyataan yang tepat.
BACA JUGA: Honorer K2, Ini Kesepakatan Komisi II DPR dan Menteri Tjahjo
Salah satu sikap cool Menhan Prabowo yakni menanggapi kritikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait seringnya ia berkunjung ke luar negeri.
Prabowo membeberkan, bahwa kunjungan ke luar negeri harus dilakukan untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan kerja sama dengan negara lain, seperti dalam bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista).
BACA JUGA: Hore... Ini Dia Kabar Gembira untuk Honorer K2 Lulus PPPK
"Memang kami butuh keliling untuk menjajaki kemungkinan- kemungkinan. Kami harus pelajari alutsista yang ada," beber Menhan Prabowo kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1).
BACA JUGA: Good Bye Jakarta, 280 Ribu PNS Akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru
Menhan Prabowo mengatakan, Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari negara lain dalam upaya memperkuat pertahanan.
Selain itu, Prabowo mengatakan, juga meminta dukungan supaya negara lain mau menjual alutsista kepada Indonsia.
BACA JUGA: Bukan Sandiaga Uno, Ini 2 Tokoh yang Bisa Jadi Penerus Jokowi
"Kemudian kami juga harus minta dukungan dari negara-negara lain, karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," beber Menhan Prabowo.
Sebelumnya diberitakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 sudah mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri.
BACA JUGA: Amerika Serikat Kembali Rontokkan Iran, Lewat Serangan Ini...
Dia bahkan menyebut kunjungan ke luar negeri bisa diganti dengan komunikasi melalui smartphone.
"Dunia sudah terkoneksi. Kedua, kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Semua perlu disampaikan pada publik secara transparan," ujar Mardani kepada wartawan.
BACA JUGA: Erick Thohir Blak-blakan Puji Ahok: Realitas yang Terbaik
"Ketiga, semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," sambung anggota Komisi II DPR itu.
Sementara itu, wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan mengingatkan, bahwa kunjungan Prabowo ke luar negeri itu atas perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
BACA JUGA: Prabowo Jadi King Maker? 2024 Usung Puan Maharani-Sandiaga Uno
"Iya, atas perintah presiden dan seizin presiden," jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/1).
Dia menegaskan, perintah kunker ke luar negeri itu diberikan saat rapat terbatas bidang pertahanan.
"Sekaligus melihat alat-alat pertahanan. Jadi, itu bukan kehendak Pak Prabowo untuk jalan-jalan. Satu lagi, (PKS) jangan genit," pungkas Dasco.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News