GenPI.co - Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, berpendapat Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu buru-buru merombak kabinetnya.
"Setahun kinerja merupakan waktu yang cukup baik untuk menilai kinerja seseorang," kata Umam, di Jakarta, Sabtu (29/2).
BACA JUGA: Awas, Potensi Gempa Besar 8,7 Magnitudo dan Tsunami di Sukabumi
Selama proses setahun berjalannya pemerintahan, kata Umam, setidaknya presiden sudah mengantongi beberapa catatan terhadap kinerja para menterinya.
Menurut dia, jika perombakan kabinet itu dilakukan dalam 100 hari hal itu cenderung prematur.
Umam mengatakan, masa tiga bulan bagi para menteri cenderung lebih banyak dihabiskan untuk proses penyesuaian dan pemetaan langkah menuju implementasi kebijakan yang sesungguhnya.
"Terlebih lagi, dalam tradisi siklus keuangan negara, APBN belum cair hingga Maret 2020 ini. Praktis, APBN baru mulai berjalan efektif pada Maret hingga April," tandasnya.
Saat ini yang paling penting menurut dia, pesiden perlu memiliki garis kebijakan yang lebih tegas dalam mengarahkan mesin kerja pemerintahannya.
BACA JUGA: Bocah 9 Tahun Tajir Melintir, Penghasilannya Rp 364 Miliar
"Konflik kepentingan adalah salah satu sumber utama tersumbatnya efektivitas kinerja birokrasi dan pemerintahan," katanya.
Umam menambahkan, Jokowi perlu menertibkan para menterinya yang acap kali berargumen secara tidak tepat di ranah publik.
"Jadi, (menteri) sebaiknya fokus bekerja, dan kurangi hal-hal yang tidak produktif," imbuhnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News