Bisnis Stafsus Presiden Muncul Bersamaan dengan Proyek Pemerintah

GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti keterlibatan perusahaan rintisan (start-up) ruangguru milik Staf Khusus Kepresidenan Adamas Belva Syah Devara dalam program Kartu Prakerja. 

Menurut Saleh Daulay, pemerintah harus menjelaskan soal itu secara terbuka kepada masyarakat.

BACA JUGA: Obat Covid-19 Sukses Diuji Coba di Amerika Serikat

"Sekarang dipertanyakan oleh masyarakat banyak, apakah start up ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya, atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?" jelas Saleh di Jakarta, Kamis (16/4).

Saleh pun mengutip keterangan pemerintah, bahwa Program Kartu Prakerja menyasar 5,6 juta orang. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 3,55 juta per peserta program Kartu Prakerja.

BACA JUGA: Tak Diragukan Lagi, 3 Zodiak Ini Memang Sangat Sempurna

Sementara, biaya pelatihan untuk setiap peserta Kartu Prakerja adalah Rp 1 juta yang dibayarkan langsung kepada lembaga mitra pemerintah dalam program itu. Total uang negara untuk program itu mencapai Rp 20 triliun. 

Sementara itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengkritisi tingkah pola para staf khusus Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Misteri Angka Kematian di China Melonjak, Virus Corona Kembali...

Bagi Indra, ia menilai para stafsus ini bukan membantu presiden, malah seakan menyelamatkan kepentingannya sendiri.

"Heran saya sekaligus bingung, kenapa urusan bisnis para stafsus presiden ini munculnya bersamaan dengan proyek-proyek pemerintah," jelas Indra kepada JPNN.com.

BACA JUGA: Jangan Sepelekan, Kebiasaan Ini Bisa Membuat Kesehatan Memburuk

Indra pun dengan gamblang mencontohkan program Kartu Prakerja, penggunaan dana BOS, ataupun surat untuk para camat.

Semua bersamaan, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat terkait kinerja para stafsus tersebut.

Menurutnya, para stafsus justru seperti membuat presiden terpojok di mata masyarakat.

"Dari semua tanda tanya itu, tidak ada satupun kebijakan yang berdampak pada pembangunan SDM unggul," tegasnya.

Sebelumnya Belva sudah menjelaskan polemik soal ruangguru melalui akunnya di Twitter. 

Menurutnya, keterlibatan ruangguru merupakan keputusan Kementerian Koordinator Perekonomian dan pihak PMO tanpa intervensi siapa pun.

Namun demikian, Saleh tetap meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. 

"Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan ruangguru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar," jelas Belva.(*)