GenPI.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 118 laporan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos.
"Satu minggu sejak aplikasi "JAGA Bansos" diluncurkan, per 5 Juni 2020 KPK menerima 118 keluhan terkait penyaluran bansos," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Sabtu (6/6).
BACA JUGA: Lapor Pak Erick! Banyak Pelanggan Protes Nomor ID PLN Diblokir
Menurut Ipi, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 54 laporan.
Selain itu, lanjut Ipi, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor seperti bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 13 laporan.
Selanjutnya, kata Ipi, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 10 laporan, nama pada daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah delapan laporan.
"Mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tiga laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk satu laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan satu laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan," ungkap Ipi.
Ia mengatakan laporan tersebut ditujukan kepada 78 pemda terdiri dari tujuh pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota.
Sebelumnya pada 29 Mei 2020, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yaitu "JAGA Bansos". Fitur pelaporan tentang bansos tersebut merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi bansos.
BACA JUGA: Rebecca Alexandria, Bocah 12 Tahun Menorehkan Prestasi Dunia
Menurut Ipi, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat dan mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News