GenPI.co - Keberadaan buzzer memang menjadi fenomena di Indonesia. Sebab, keberadaan buzzer terkadang bisa menguntungkan dan juga merugikan.
Salah satu yang masih disorot adalah keberadaan buzzer yang berada dalam kekuasaan pemerintahan.
BACA JUGA: Amarah Jenderal Andika Bikin Resah Pensiunan Tentara
Namun, keberadaan buzzer tersebut dibantah oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.
Menurutnya, sejak awal pemerintah tidak pernah mengorganisasi para buzzer untuk menyampaikan informasi, kebijakan maupun capaian kinerja pemerintah.
Itu sebabnya, pemerintah tidak bisa menertibkan keberadaan buzzer di media sosial. Menurutnya, buzzer hanya bisa diproses hukum jika ada yang merasa dirugikan.
BACA JUGA: Zodiak Genius Sedunia, Jago Mengubah Peluang Jadi Banjir Uang
Donny juga mengatakan jika ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh informasi yang disebarkan buzzer atau dianggap melanggar hukum urusannya dengan pihak kepolisian.
Pihak istana atau pemerintah tidak bisa mengintervensi hal tersebut. Akan tetapi, pemerintah akan meminta pengaduan buzzer tersebut bisa diproses secara adil dan transparan jika diketahui ada aduan.
Saat ini masyarakat juga sudah pintar dalam menggunakan media sosial dan dapat membedakan mana buzzer dan bukan. Sejumlah kebijakan pemerintah tak hanya didukung oleh para buzzer, tapi juga dari kalangan akademisi.
BACA JUGA: 3 Zodiak Sangat Lihai Berbohong, Hati-hati Kena Karma!
Donny juga mengatakan dalam diskusi visual bahwa kemunculan buzzer tak dapat dihindari dalam sistem demokrasi.
Sementara itu, analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan buzzer merupakan parasit yang menumpang kebebasan dan merusak demokrasi.
Menurutnya, demokrasi seharusnya diisi oleh diskursus kritis. Sedangkan buzzer hanya memengaruhi opini publik secara manipulatif sehingga mengikis pemikiran kritis.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News