GenPI.co - Sejumlah Menteri di Kabinet Jokowi-Amin Ma'ruf merasa keberatan dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pemberlakuan PSBB tersebut rencananya akan diberlakukan mulai 14 September 2020.
BACA JUGA: Amarah Jenderal Andika Langsung Meledak, Ini Sebabnya
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku khawatir dengan pengumuman Anies tersebut. Ia sangat khawatir PSBB akan berdampak buruk pada perekonomian yang saat ini tengah membaik.
Agus Gumiwang juga mengatakan beberapa bulan terakhir tren kinerja industri sudah mulai membaik.
Bahkan, PMI manufaktur juga sudah kembali menyentuh angka 50,8 atau di atas ambang batas minimum pada Agustus lalu.
BACA JUGA: Partai Baru Amien Rais Siap Meledak, Pengikutnya Bikin Ngeri
Menurutnya PSBB dapat memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia.
Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar juga mengkhawatirkan hal serupa.
Mahendra mengatakan perlu ada pengecualian bagi sektor industri yang bisa menjalankan protokol kesehatan.
BACA JUGA: Khasiat Ampas Teh Celup Sangat Dahsyat, Wanita Pasti Ketagihan
Menurutnya, kamar dagang indonesia (Kadin) bisa menciptakan standar yang bisa diikuti tiap industri dan hal ini perlu didorong untuk diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta.
Lainnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mewanti-wanti dampak PSBB ini. Ia bilang jika PSBB diberlakukan, ada risiko jalur distribusi terganggu.
Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pasar keuangan.
Airlangga mengatakan pengumuman PSBB ketat jilid II telah menimbulkan ketidakpastian pada pasar saham terutama IHSG.
Gara-gara pengumuman itu, IHSG kini berada di bawah 5.000 lagi seperti awal pandemi.
Entah dikomando atau tidak, para menteri tersebut secara kompak sangat terkejut dan keberatan dengan tindakan tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berani untuk menarik rem darurat.
Penanganan covid-19 dengan kembali menerapkan PSBB, hal itu terkait kegawatan penyebaran corona di DKI Jakarta.
Anies Baswedan mengatakan, penarikan tersebut berdasarkan data angka kematian, kesediaan tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News