GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan New Pembatasan Sosial Berskala Besar (New PSBB) merupakan langkah tepat untuk menekan angka penyebaran covid-19.
Meski Anies Baswedan menghadapi hantaman protes dari berbagai kalangan mulai dari para menteri, politikus yang berseberangan, hingga Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Partai Baru Amien Rais Diisi Tokoh Top, Pengikutnya Bikin Ngeri!
"Langkah Anies Baswedan menetapkan lagi PSBB dengan hanya melihat gestur atau pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa kesehatan harus diutamakan ketimbang ekonomi, itu langkah yang patut diapresiasi," jelas Refly, Selasa (15/9).
Refly pun menyoroti penolakan publik soal kebijakan baru Anies Baswedan.
Menurutnya, publik harus memahami bahwa seluruh kebijakan pengendalian pandemi ini bersifat nasional dan bukan regional.
BACA JUGA: Ngeri! Pengamat Menduga Adu Domba Anies Baswedan Gulingkan Jokowi
Refly juga mengatakan bahwa kekacauan yang terjadi akibat penanganan pandemi ini sudah masuk dalam cakupan nasional
"Ada kekacauan di tingkat pemerintah pusat yang sayangnya tidak dipahami dan tidak ditangkap publik. Seolah persoalan itu hanya bisa diselesaikan oleh gubernur, bupati atau wali kota. Tidak bisa seperti itu," kata dia.
Refly menilai dalam regulasi yang ditetapkan, pemerintah tidak memberikan pilihan untuk menerapkan langkah darurat kesehatan masyarakat selain PSBB.
BACA JUGA: Rutin Minum Serai Campur Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat Banget
Pilihan lebih ekstrem seperti karantina wilayah atau lockdown tidak diberikan sedari awal.
Disamping itu, Refly pun kembali mengingatkan kepada publik agar tetap mematuhi imbauan pemerintah soal protokol kesehatan dan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah pusat alih-alih menyalahkan kepala daerah dalam mengatasi pandemi.
"Kita harus tunjukkan kepada kepemimpinan puncak bagaimana Presiden Jokowi dan pembantu-pembantunya mampu mengambil kebijakan yang efektif dalam menangani covid-19 sesuai pesan konstitusi dalam melindungi dan menyelamatkan rakyat," pesan Refly.
BACA JUGA: Hidupnya Paling Mujur Sedunia, Ternyata Zodiak Ini Selalu Jujur
Sementara itu, kebijakan Anies Baswedan bak bermain catur. Setelah melakukan skakmat untuk melakukan PSBB total, baru lah semua orang tercengang dan menyadari termasuk Istana.
Alhasil, skakmat Anies Baswedan sukses besar. Betapa tidak, mau tak mau, suka atau tidak. Langkah cerdas dan berani Gubernur DKI Jakarta ini akhirnya membuat Presiden Jokowi langsung perintahkan orang kepercayaannya yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo diperintahkan untuk segera menekan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan kasus covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu.
Sembilan provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu, kami harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate," jelas Luhut dalam rapat koordinasi virtual melalui keterangan tertulis di situs resmi Kemenko Marves, Selasa (15/9).
Luhut membeber, perintah Jokowi untuk fokus penanganan covid-19 melihat kondisi delapan dari sembilan provinsi yang menyumbang 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.
Untuk mencapai tiga sasaran penanganan covid-19, Luhut menyusun tiga strategi yakni operasi yustisi, peningkatan manajemen perawatan pasien covid-19, dan penanganan spesifik klaster penularan di tiap provinsi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News