GenPI.co - Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo makin terpojok gara-gara pernyataannya tentang kebangkitan PKI dan pelengseran dirinya dari kursi Panglima TNI karena melarang pemutaran film G30S/PKI.
Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai film G30S/PKI sudah direvisi oleh Jenderal Angkatan Darat pada Orde Baru.
BACA JUGA: Murka di Depan Komisi III, Kapolri Idham Azis Pengin Menempeleng
Usman menjelaskan, versi Orde Baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI ditinjau oleh Jenderal Yunus Yosfiah yang merupakan menteri penerangan era Presiden BJ Habibie.
“Lalu, ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie ketika itu, Juwono Sudarsono," kata Usman, Selasa (29/9).
Usman pun menilai narasi yang dibangun Jenderal Gatot Nurmantyo tidak berdasar.
“Dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan itu tidak masuk akal," ujar Usman.
BACA JUGA: Amien Rais Skakmat Jokowi, Telak Banget
Dia menambahkan, ada upaya pembenahan sendi kehidupan bangsa pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Salah satunya ialah usulan mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ajaran Marxisme komunisme dan Leninisme.
Menurut Usman, Gus Dur menyatakan permintaan maaf atas tragedi 1965.
Selain itu, kata dia, Gus Dur mengupayakan rekonsiliasi akar rumput dan merehabilitasi nama baik Soekarno serta orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI.
BACA JUGA: Tantangan Politikus Pendukung Jokowi untuk Gatot Nurmantyo Ngeri
Namun, sambung aktivias HAM itu, Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra menentang langkah Gus Dur.
Usman menjelaskan, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri muncul undang-undang yang isinya melarang orang-orang yang dianggap terlibat PKI mengikuti pemilu.
Akan tetapi, kata Usman, Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU tersebut. Sebab, UU itu dianggap menyimpang dari UUD 1945.
Menurut Usman, keputusan MK sangat baik karena membuat derajat warga negara menjadi sama.
"Jadi, meski mantan PKI, dibolehkan untuk ikut pileg sebagai warga negara," kata Usman.
Usman pun menyinggung sejumlah pernyataan presidium KAMI. Salah satunya ialah indikasi adanya kebangkitan komunis karena adanya oligarki.
BACA JUGA: Luhut Binsar Sangar, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Jadi Sasaran
Menurut Usman, pandangan yang disampaikan para pentolan KAMI itu salah.
“Sebab, oligarki sejatinya adalah musuh kaum komunis,” tegas Usman. (tan/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News