GenPI.co - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko gerah dengan manuver yang dilakukan eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Dia mengingatkan juniornya itu, jangan bikin rakyat cemas dan mengganggu stabilitas politik. memang, Moeldoko tak menyebut dengan jelas nama Gatot, tapi semua orang ngerti ini pasti diarahkan ke Gatot.
BACA JUGA: Partai Ummat Bakal Layu Sebelum Berkembang
Pernyataan Moeldoko itu tidak dikeluarkan dalam wawancara dengan wartawan. Tetapi, dia utarakan saat interview dengan Staf Komunikasi Politik Kantor Staf Kepresidenan (KSP), di Semarang, Kamis (1/10).
Staf KSP yang mewawancarai Moeldoko tak menyebut nama Gatot secara terang. Hanya menyebutnya seorang mantan panglima. Tapi jelas, Gatot lah yang dimaksud. Karena akhir-akhir ini tidak ada mantan Panglima TNI yang keluar kandang dan bikin heboh.
Isu yang ditanyakan juga mengarah ke Gatot terkait benar tidaknya dicopot dari kursi Panglima TNI karena mengajak para prajurit nobar G30S/PKI.
Moeldoko bilang, itu adalah pendapat subyektif. “Ya, boleh-boleh saja, sejauh itu perasaan,” jawabnya.
Yang menarik, si penanya mengaitkannya dengan periode kepemimpinan Moeldoko. Gatot memang menerima tongkat komando Panglima TNI dari Moeldoko.
“Apakah saat Anda menjabat Panglima TNI, ancaman (PKI) itu tidak muncul? Atau, apakah ancaman itu muncul tiba tiba setelah Anda tidak lagi menjabat?” tanya staf KSP ke Moeldoko.
Moeldoko menjawab, sebagai pemimpin yang dilahirkan dari akar rumput, dirinya bisa memahami dan mengevaluasi peristiwa demi peristiwa. Dia pun berpendapat, tidak mungkin spektrum itu terbentuk dan terbangun begitu saja.
“Jadi, jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain,” tegas Moeldoko.
Pertanyaan-pertanyaan terakhir yang diajukan Staf KSP ke Moeldoko menyinggung gerakan KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.
BACA JUGA: Mbah Mijan Menerawang Atta dan Aurel, Ternyata...
Moeldoko menyebut, pemerintah tak khawatir dengan kehadiran organisasi besutan Gatot dan Din Syamsuddin itu. “Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang,” ucapnya.
Moeldoko mengingatkan, negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas. “Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya,” warning Moeldoko. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News