GenPI.co - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di tengah polemik Undang-Undang Cipta Kerja.
"Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Senin (12/10).
BACA JUGA: Boni Hargens Bongkar Kelompok Demonstran, Ternyata…
Dia menambahkan, melengserkan pemerintahan yang sah bisa menimbulkan efek sangat besar.
“Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," sambung Mu'ti.
Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak akan ikut dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dihelat pada Selasa (13/10).
"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa besok (hari ini),” kata Mu’ti.
Meskipun tidak turun ke jalan, Muhammadiyah tetap akan kritis bersikap kepada pemerintah.
Pihaknya menilai demonstrasi lebih banyak mudarat alias kerugian daripada manfaat.
Salah satunya ialah potensi penyebaran virus corona (covid-19) di antara para demonstran.
"Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi," kata dia.
BACA JUGA: Klaim Loyalis Amien Rais Bisa Bikin PAN Menangis
Menurut Mu’ti, Muhammadiyah lebih berfokus pada penanganan covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat.
Meskipun demikian, Muhammadiyah menghargai pihak-pihak yang akan menggelar demonstrasi.
Mu’ti pun mengimbau para demonstran menjalankan aksinya dengan tertib.
Dia juga meminta aparat keamanan memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi bentrokan dengan pengunjuk rasa.
Di sisi lain, demontrasi besar-besaran untuk menolak UU Cipta Kerja dianggap bisa membahayakan posisi Presiden Jokowi.
Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi terancam dilengserkan.
"Jika presiden tidak mengambil sikap dengan berpihak pada rakyat secara umum, sangat berisiko bahkan terhadap posisi kepresidenan,” kata Dedi kepada JPNN.com, Jumat (9/10).
BACA JUGA: Seruan Mantan Waketum Gerindra soal UU Cipta Kerja Menggetarkan
Menurut Dedi, demonstrasi di berbagai daerah rawan disusupi oknum yang ingin menggulingkan Jokowi.
“Jangan sampai geliat massa menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk menurunkan Jokowi dari kursi kepresidenan," sambung Dedi. (okt/rmco.id/tan/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News