RPP Cipta Kerja Telah Dilaporkan ke Pemerintah, Cek Isinya!
Tim Serap Aspirasi (TSA) Pelaksanaan UU Ciptakan Kerja telah menyampaikan Laporan Tahap II kepada Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Tim Serap Aspirasi (TSA) Pelaksanaan UU Ciptakan Kerja telah menyampaikan Laporan Tahap II kepada Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Casih banyak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja.
Tim Serap Aspirasi (TSA) sudah menerima 152 masukan dari masyarakat, terkait penyusunan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Masalah ini banyak disorot.
Rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan dari UU Cipta Kerja dinanti. Terutama terkait dengan persoalan pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membandingkan kerja Mensesneg era Soeharto, SBY, dan Jokowi. Hasilnya jauh!
Dalam surat tersebut, Risma meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang undang-undang yang telah menuai banyak polemik tersebut.
Mahfud MD terlihat mati-matian membela Presiden Jokowi yang menerbitkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Profesornya bongkar ini.
Calon Wakil Wali Kota Medan Nomor Urut 01 Salman Alfarisi, bertanya soal sikap Calon Wali Kota Medan Nomor urut 02 Bobby Nasution terkait Omnibus Law.
Maraknya pelajar ikut demonstrasi akhir-akhir ini ternyata menimbulkan perdebatan. Haris Azhar: Remaja punya hak!
Ngeri! Mendadak Istana mengakui kekeliruan Undang-Undang Cipta Kerja setelah diteken Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi meneken Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). PKS bongkar ada paal aneh.
Politikus PKS Bukhori Yusuf sindir Istana terkait UU Cipta Kerja yang diteken Presiden Jokowi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui ada kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja.
Ada yang salah dalam UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
UU Cipta Kerja diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245