GenPI.co - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi genap berusia satu tahun pada hari ini, Selasa (20/10). Selama setahun ini, banyak isu reshuffle yang mencuat ke publik.
Wacana reshuffle ini berawal dari kemarahan Jokowi kepada beberapa anggota kabinetnya. Para anggota tersebut dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
BACA JUGA: PKS dan Demokrat Tenggelam Usai Demo Menolak Omnibus Law
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, Jokowi memang perlu melakukan evaluasi sebelum memutuskan untuk reshuffle kabinetnya. Menurutnya, ada beberapa indikator penilaian untuk para menteri tersebut.
"Indikator yang bersifat umum berlaku ke semua menteri, indikator yang bersifat spesifik, dari kementerian yang bersangkutan, dan indikator akseptabilitas publik," jelasnya saat dihubungi GenPI.co, Selasa, (20/10).
Direktur eksekutif Emrus Corner itu menjelaskan, atas dasar evaluasi tersebut, barulah dilakukan penilaian. Menurutnya, yang memiliki nilai tinggi atau bila dikuantifikasi di atas 7,5, maka itu masih bisa dipertahankan.
"Jika mereka (menteri) punya nilai di atas 7,5, saya pikir itu perlu tetap duduk di kursi menteri tersebut. Bila di bawah itu tentu perlu dievaluasi, apakah di-reshuffle atau tidak, " jelasnya.
Namun, menurut Emrus khusus untuk para menteri terkait penanganan langsung covid-19 ada penilaian khusus kepada mereka. Sebab, Kementerian Kesehatan maupun yang bergerak di bidang perekonomian menghadapi persoalan yang baru di bidang kesehatan dan ekonomi, yakni pandemi covid-19.
BACA JUGA: 6 Catatan Setahun Pemerintahan Jokowi, Isinya Buruk
"Analoginya sederhana, ketika kita berhadapan dengan suatu masalah yang tidak kita duga, biasanya ada keterkejutan, oleh karena itu, diberikan suatu penilaian yang lebih longgar, karena memang tidak mudah diselesaikan," jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News