GenPI.co - Istilah rekonsiliasi yang dipilih Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sekadar upaya untuk meredakan tensi politik.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, bahwa ajakan rekonsiliasi dari petinggi FPI Habib Rizieq kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya gimik semata.
BACA JUGA: Habib Rizieq Hanya Rakyat Biasa, Politikus NasDem Bongkar Ini
"Saya kira itu gimik ketimbang realitas faktual. Ya, rekonsiliasi itu penting, siapapun harus membuat gestur untuk memberi sinyal positif," jelas Burhanuddin dalam diskusi daring Forum Jurnalis Politik, Minggu (15/11).
"Bahwa betapa pun berbeda, mereka punya mimpi yang sama tentang Indonesia. Itu mah too good to be true," tambahnya.
Walaupun begitu, menurutnya ajakan rekonsiliasi tersebut tidak menghilangkan perbedaan antara Rizieq dengan Jokowi.
BACA JUGA: Takdir Jadi Bos, Hoki 5 Zodiak Bakal Cemerlang di Akhir Tahun
"Pada pada titik itu, saya tidak begitu memilih argumen rekonsiliasi. Bahwa secara simbolik mungkin bisa ditunjukan ya, sah-sah saja supaya tensi politik bisa mereda di tingkat bawah," beber Burhanuddin.
"Tetapi tidak akan bisa menyelesaikan perbedaan yang tajam, minimal sampai era pak Jokowi selesai di 2024 nanti," imbuhnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyarankan agar Presiden Jokowi tidak menanggapi tawaran rekonsiliasi dari Habib Rizieq Shihab.
BACA JUGA: Hoki dan Rezeki Nomplok, Keberuntungan 4 Zodiak Tak Terbendung
Menurut Refly pemerintah tidak seharusnya bermusuhan dengan oposisi sehingga jalur rekonsiliasi tidak perlu dilakukan. Ia juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah bersikap demokratis.
"Oposisi itu tidak bisa dikatakan sedang bermusuhan dengan pemerintah. Karena pemeritnah sesungguhnya tidak berdiri sejajar, tapi berdiri di atas ebagai pelindung pengayom masyarakat yang ditugaskan memberi perlindungan dan menyejahterakan rakyat," kata Refly dalam kanal YouTube-nya, Jumat (13/11).
Refly juga mengatakan bahwa saat ini tidak ada perang tanding yang sedang dihadapi pemerintah melawan pihak oposisi.
Walaupun begitu, ia tidak lantas menyalahkan ajakan Rizieq soal upaya rekonsiliasi tersebut.
Refly Harun juga mengatakan bahwa sikap Habib Rizieq tak lepas dari faktor mudahnya para kelompok kritis yang dipenjarakan.
"Mudah sekali bagi pemerintah untuk memenjarakan kelompok kritis. Katakan channel ini, tinggal dicari saja mana bagian yang akan terpeleset," ungkap Refly.
"Sama seperti Habib Rizieq, tinggal dilihat mana kasus dia yang akan dibuka lagi dan akan dilaporkan kembali, meskipun sudah dikenakan SP3," bebernya.
Menurut Refly, pemerintah dengan mudah mencari beberapa kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE.
"Jadi sangat gampang untuk mencari terkait dengaan UU ITE, menebar kebencian, permusuhan, melakukan penghinaan," kata Refly.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News