GenPI.co - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo akhirnya kembali blak-blakan setelah lama tak muncul di hadapan publik.
Gatot Nurmantyo tetaplah menjadi sosok jenderal yang tegas dan tak kendur untuk menyuarakan kebenaran serta membela rakyat.
BACA JUGA: Istana Bergejolak, Jokowi Harus Waspada Orang-orang Ini
Bahkan, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mengatakan tidak mungkin TNI bermusuhan dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).
"Apa pun alasannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi TNI tidak mungkin musuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya?" tegas Gatot Nurmantyo dalam konferensi persnya, Kamis (26/11).
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menjelaskan, baik FPI selaku organisasi maupun Habib Rizieq Shihab sebagai pimpinan organisasi tersebut merupakan warga negara yang dilindungi hukum.
BACA JUGA: Pidato Jokowi di Hadapan Kiai dan Ulama Mencengangkan
"Baik FPI atau Habib Rizieq, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum," ucapnya.
Kecuali jika FPI merupakan ekstrem kanan yang jelas-jelas dilarang di Indonesia, baru itu akan bermusuhan dengan TNI.
"Kalau tidak, tidak ada alasan," jelas Gatot.
BACA JUGA: Gibran Blunder! Kritik Rumah Pinggir Kali, Padahal Jokowi Memulai
"TNI masih seperti dulu, rakyat adalah ibu kandungnya. TNI perlu rakyat karena untuk mempertahankan NKRI saat terakhir adalah kebersamaan rakyat dengan TNI yang sama-sama berjuang mengamankan bangsa ini," tambahnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar tindakan yang dipimpin Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman terkait pencopotan baliho Rizieq Shihab tidak disamaratakan sebagai sikap TNI secara keseluruhan.
"Jadi, tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya tidak mewakili TNI seluruhnya. Jangan seolah semua TNI," ungkapnya.
Namun, Gatot tidak bisa menilai apa yang dilakukan Dudung terkait pencopotan baliho itu merupakan tindakan yang salah atau tidak.
"Saya tidak bisa men-judge Pangdam salah atau tidak. Kalau itu perintah dari Panglima TNI dan Presiden, maka Pangdam tidak bisa disalahkan," jelas Gatot.
"Tapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak." tambahnya.
Sementara itu, Gatot juga menyinggung ketidakhadiran dirinya dalam penyematan penghargaan Bintang Mahaputra di Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Penghargaan ini diberikan oleh negara. Negara itu ada rakyat, pemerintah, tidak mungkin saya tolak. Kalau saya tolak, berarti saya tidak mengakui rakyat, tidak mengakui pemerintah," kata Gatot.
Atas penghargaan yang diberikan kepadanya selaku mantan Panglima TNI, Gatot menerima dan menyampaikan terima kasih, sekaligus meminta maaf karena tidak bisa hadir dalam upacara penyematannya.
"Maka dalam pengantar surat saya, terima kasih atas penghargaan dari NKRI. Saya terima dengan ucapan syukur Alhamdulillah saya terima kasih. Namun, mohon maaf saya tidak bisa hadir dalam penyematan," ungkapnya.
Menurut dia, penghargaan Bintang Mahaputera itu sejatinya diberikan kepada dirinya sebagai perwakilan dari seluruh prajurit TNI, baik yang aktif dan yang purna selama Gatot menjadi tentara dari 1982 hingga 2018.
"Mereka yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, keringat, darah, bahkan nyawa dalam melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News