GenPI.co - Pakar politik UGM Abdul Gaffar Karim berharap bahwa kebiasaan merangkul rival-rival masuk dalam pemerintahan hanya berlaku pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia berharap kondisi semacam itu tidak terjadi lagi di era presiden berikutnya.
BACA JUGA: Politikus Top PDIP Bongkar Fakta Pesantren FPI, Mengejutkan
Pasalnya, demokrasi perlu penyeimbang. Sistem presidensial perlu penyeimbang tegas antara eksekutif dan legislatif.
"Harus ada suara-suara alternatif agar pemerintah tetap terawasi oleh masyarakat," jelas Abdul Gaffar, Jumat (25/12).
Dia mengatakan kalau kekuatan yang berseberangan ditundukan, maka demokrasi kehilangan penyeimbang.
Kondisi ini berpotensi memunculkan pemimpin yang aristokratik dan tidak cukup bagus untuk kehidupan demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: Eks Anak Buah SBY Curiga Langkah JK, Mengerikan!
"Ini di satu sisi bagus untuk efektivitas pemerintahan, tapi tidak bagus. Karena bagaimanapun, pemerintahan perlu keseimbangan untuk dikontrol," ujarnya.
Abdul Gaffar menilai jika pihak-pihak yang berseberangan kini masuk kabinet, maka diharapkan DPR menjalankan fungsi check and balances ke pemerintahan.
Dia juga berharap agar kontrol masyarakat melalui gerakan mahasiswa dan kampus tidak samapi ikut tunduk, agar pengawasan tetap berada di tangan civil society.
Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Ada enam kementerian yang mendapat pemimpin baru, di antaranya Sandiaga Uno yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kehadiran Sandiaga Uno melengkapi keberadaan Prabowo Subianto yang sudah terlebih dahulu berada di kabinet sebagai Menteri Pertahanan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News