Eks Anak Buah SBY Mendadak Bongkar Fakta Ini, Komnas HAM Tersudut

GenPI.co - Survei internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan hal yang mengejutkan. 

Di mana hasil survei tersebut banyak masyarakat yang takut mengkritik pemerintah dan menyampaikan pendapat di media sosial.

BACA JUGA: Pengacara Top Habib Rizieq Bongkar Fakta Ini, Polisi Terpojok

Hasil itu didapat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas HAM pada Juli-Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi.

Menanggapi hal itu, mantan anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ferdinand Hutahaean menilai survei Komnas HAM tersebut tidak faktual.

Menurutnya, orang yang tak suka pemerintah pasti akan menjawab "takut mengkritik" saat mengisi survei tersebut.

BACA JUGA: Januari Doanya Tembus Langit, Mendadak 4 Zodiak Bergelimang Uang

"Saya kira survei ini tidak faktual. Orang yang tak suka pemerintah akan menjawab takut mengkritik," kata Ferdinand dalam akun Twitter-nya, @FerdinandHaean3, Selasa (5/1).

Pasalnya, dia melihat saat ini banyak hoaks dan fitnah yang beredar di media sosial. 

Bahkan, tak jarang penghinaan tersebut mengarah langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Padahal, setiap hari kita melihat begitu banyak hoaks, fitnah, penghinaan, dan pelecehan secara fisik kepada presiden beredar di medsos," tulisnya.

BACA JUGA: Polisi Bikin Habib Rizieq Ampun-Ampunan, Ini Akibatnya

Selain itu, Ferdinand juga menyangsikan hasil survei tersebut dan menilai bahwa kejujuran memang mahal harganya.

"Jadi, apanya yang takut? Jujur memang mahal," kata Ferdinand.

Sebelumnya, Catatan Akhir Tahun Komnas HAM disebutkan, bahwa sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah.

Lalu, sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet atau media sosial.

Ada 20,2 persen responden takut dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi di lingkungan kerja/kampus/sekolah.

Komnas HAM pun menyerukan bahwa penindakan berlebihan terhadap seseorang yang sedang menyampaikan pendapat dan ekspresi tidak perlu dilakukan, karena berpotensi memberangus HAM dan demokrasi.(*)