GenPI.co - Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) blak-blakan bongkar Bareskrim Polri di bawah Komjen Listyo Sigit gagal mengungkap aktor intelektual insiden penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
BACA JUGA: Mahfud MD Berani Pasang Badan, Pakar Hukum Top Bongkar Fakta Ini
Tak hanya itu, Polri juga dianggap tak adil dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya yang terbukti bersalah.
"Kegagalan tersebut merupakan tanggung jawab Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Oleh karena itu, pilihan calon tunggal Kapolri oleh presiden patut dipertanyakan," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam diskusi daring, Kamis (14/1).
Berdasarkan catatan KontraS, penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan anggota Polri menjadi pekerjaan rumah bagi Kapolri baru.
BACA JUGA: Nasib 4 Zodiak Bikin Melongo, Mendadak Bisa Sukses dan Kaya Raya
Fatia berharap bahwa Kapolri yang baru dapat menindak anggota-anggota Polri yang bertindak sewenang-wenang.
"Siapapun yang menjadi kapolri nanti, memiliki sebuah tanggung jawab dan PR yang cukup besar untuk berani melakukan evaluasi secara keseluruhan, untuk berani menindak para anggota kepolisian melakukan tindakan sewenang-wenang," ujarnya.
Tindakan sewenang-wenang yang dimaksud adalah kasus-kasus penyiksaan, penembakan, serta penahanan dan penangkapan yang dilakukan kepolisian tanpa mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Di sisi lain, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai rekam jejak karier Komjen Listyo Sigit sama sekali tak istimewa.
Bambang Rukminto bahkan menyebut pemilihan Listyo Sigit disebabkan kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Pasalnya, Listyo Sigit sempat menjadi ajudan Jokowi pada 2014.
Kedekatan keduanya sudah terjalin sejak sama-sama dinas di Solo. Saat itu, Sigit menjabat Kapolres Surakarta dan Jokowi menjabat Wali Kota Solo.
"Ini menunjukkan bahwa upaya untuk membangun merit sistem dan profesionalisme dalam organisasi Polri sudah benar-benar dikacaukan dengan keputusan presiden yang menunjuk orang dekatnya," kata Bambang Rukminto.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu juga telah membuat gusar internal Polri.
Sebab, Jokowi telah mengambil keputusan dengan memotong generasi. Bahkan, ini sudah kali kedua, setelah mengangkat Jenderal (Purn) Tito Karnavian terdahulu.
"Dua kali keputusan memotong generasi tentu saja membuat gusar internal Polri. Bahwa kultur yang baik, di mana hubungan senior dan junior itu tetap ada dan harus dijaga," kata Bambang Rukminto.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News