Menteri Teten Disemprot Anggota Komisi VI DPR, Kenapa Nih?

GenPI.co - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendapat kritikan pedas dari anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Nyoman Parta.

Kritikan tersebut dilontarkan saat rapat kerja (raker) terkait program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Kamis (21/1).

BACA JUGA: Menteri Teten: UMKM Papua Bisa Fokus Komoditas Unggulan

Parta menilai program tersebut sangat bermanfaat, tetapi perlu perbaikan lebih lanjut.

“Saya sering turun ke lapangan. Saya ingin mengevaluasi mengenai program itu, demi perbaikan ke depan,” kata Parta, Kamis (21/1).

Parta menyoroti tentang munculnya nama penerima bantuan yang berbeda dengan nama aslinya. 

Akibatnya, bantuan tersebut dapat dicairkan oleh orang lain saat penerima aslinya berada di luar kota. 

“Hal ini perlu dicermati,” imbuh Parta. 

Selain itu, pencairan BPUM sebesar Rp2,4 juta di bank cabang tertentu bisa dicairkan sampai tiga kali. Namun, ada juga yang hanya bisa mencairkannya satu kali. 

Selain itu, Parta juga meminta Menteri Teten Masduki memfokuskan dinas koperasi dalam menangani BPUM. 

Menurut Parta, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketika penerima bantuan menyertakan surat keterangan usaha dari kepala desa saat pendaftaran.

BACA JUGA: Menteri Teten: Penerima Program Bansos Naik Jadi Pengusaha Mikro

Politisi dari PDIP itu juga mengusulkan agar kalangan disabilitas juga mendapat perhatian dari pemerintah, karena mereka juga terdampak pandemi Covid-19. 

“Mereka perlu diberi bantuan agar bisa tetap beraktivitas,” ucap Parta. (*)