GenPI.co - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo segera tunjukkan sikap Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) dalam menangani sejumlah kasus investasi bodong.
Hal itu diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangannya, Selasa (2/1)
BACA JUGA: Bertemu Ketum PBNU, Kapolri Listyo Sigit Langsung Bikin Ketawa
"Sehingga Polri tidak bersikap tebang pilih yang bisa merugikan masyarakat dan menghancurkan perekonomian nasional," jelasnya Neta.
Neta menjelaskan, dalam menangani kasus investasi bodong, Polri masih bersikap mendua.
"Misalnya, Polri memberi keistimewaan dalam kasus yang diduga melibatkan PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) milik Raja Sapta Oktohari. Terbukti kasus itu jalan di tempat dan tidak ada proses lebih lanjut," katanya.
Sedangkan, dalam kasus PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska), Polri berlari kencang dan hingga kini sudah 23 orang diperiksa.
Untuk itu, IPW mendesak Kapolri Sigit bisa bersikap komit dengan program Presisinya.
"Supaya Polri tidak tebang pilih dalam menangani kasus dugaan Investasi Bodong, terutama yang melibatkan putra Osman Sapta Odang itu," jelasnya.
Artinya, Kapolri Sigit perlu memerintahkan Bareskrim segera mengambil alih penanganan kasus dugaan penipuan investasi PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) dari Polda Metro Jaya.
"Karena hingga kini proses penanganannya macet total. Padahal kasus dugaan penipuan yang sama dilakukan PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska) berjalan kencang setelah ditarik ke Bareskrim,"katanya.
BACA JUGA: AHY Tuding Jokowi, Ferdinand Eks Kader Demokrat Langsung Komentar
IPW juga menilai bahwa hampir setahun penanganan kasus PT Mahkota Properti Indo Permata di Polda Metro Jaya ini jalan ditempat dan terkatung-katung penanganannya.
"Padahal, laporan ke pihak kepolisian lebih dulu dilakukan para korban PT MPIP dibandingkan dengan laporan dugaan penipuan investasi oleh PT Jouska," jelasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News