GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan menyoroti pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Sebelumnya, diketahui JK mengaku gerah setelah diserang buzzer pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Survei Pilpres 2024: Tokoh Ini Melejit, Megawati & Prabowo Puyeng
"Kalau kita lihat semuanya, pertanyaan Jusuf Kalla itu memancing, pertanyaan yang satire. Namun, dia memang menangkap fenomena di masyarakat," kata Refly Harun, Jumat (19/2).
Dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun juga menyoroti cara JK yang menyampaikan pendapat satire. Dia juga mengatakan bahwa kritik bisa disimpulkan berbeda di mata orang lain.
"Ketika orang mengkritik malah jadi hinaan, provokasi, penyebaran berita bohong, jadi ditangkap JK yang ‘tulus’ itu tapi tetap satire terdengarnya, bagaimana caranya mengkritik agar tidak dilaporkan ke polisi," beber Refly Harun.
Refly juga menilai Indonesia belum bisa disebut negara demokrasi jika masih mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan Refly menyebut Indonesia menuju otoriter.
BACA JUGA: Doa Ustaz Yahya Waloni Ngeri, Megawati dan Ma'ruf Amin Bisa Kaget
"Kalau kita masih mempermasalahkan hal-hal seperti itu, negara kita bukan negara demokrasi, negara ini masih setengah demokrasi atau bahkan menuju ke otoriterisme," ungkap Refly Harun.
Dia pun mengatakan bahwa tidak boleh mengkritik berdasarkan suku, agama, ras, juga antar-golongan yang harus didefinisikan secara ketat.
"Kritik saja dipermasalahkan, lalu adanya pembatasan, maka sesungguhnya kita tidak bebas. Kalau pakai standar HAM, kritik yang tidak boleh itu kritik yang pada SARA," pungkas Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News