Gegara Kerumunan di Maumere, Pemerintah Disebut Tak Konsisten

GenPI.co - Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (24/2) menjadi perbincangan publik.

Sebab, kehadiran Jokowi saat berada di Maumere itu disambut oleh banyak orang dan menimbulkan kerumunan massa. 

BACA JUGA: Soal Kerumunan di Maumere, Analisis Ferdinand Masuk Akal

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Zaki Mubarak angkat bicara mengenai kerumunan itu.

Zaki mengatakan bahwa kegiatan tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. 

Pasalnya, pemerintah tengah menyerukan supaya warga harus menghindari kerumunan dan melakukan social distancing. 

"Timbul kesan yang buruk bahwa pemerintah tidak atau kurang konsisten. Pemerintah harus memberikan teladan," kata Zaki kepada GenPI.co, Rabu (24/2). 

Zaki mengatakan sebaiknya seluruh pejabat pemerintah termasuk presiden harus menghindari kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang. 

Menurutnya, kegiatan pemerintahan bisa dilakukan secara online. 

BACA JUGA: Jokowi Lambai Tangan ke Masyarakat, Pentolan Demokrat Pun Mencuit

Kalau pun tidak online, harus dipastikan bersifat terbatas. 

"Sudah banyak contoh pejabat pusat dan daerah yang terkena covid-19 karena kegiatan semacam itu. Bahkan ada beberapa yang sudah wafat," jelasnya. 

Zaki juga menilai pemerintah terlalu bersikap permisif dengan mengatakan kerumunan tersebut sebagai tindakan spontan masyarakat. 

"Berlaku prinsip equality before the law. Siapa pun pihak yang bertanggung jawab, jika terbukti membahayakan keselamatan publik, sudah seharusnya diproses hukum. Tidak ada yang boleh kebal hukum." tegasnya. 

Zaki juga menyarankan pihak terkait untuk segera melakukan contact tracing untuk menghindari dampak yang lebih buruk. (*)

BACA JUGA: Dapat Amunisi, Munarman FPI Langsung Bilang ini ke Polisi