GenPI.co - Pengamat politik Salim Haji Said blak-blakan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang baik karena ingin merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Keinginan Presiden Jokowi itu disampaikan setelah muncul berbagai keluhan bahwa UU ini membuat resah dan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat.
BACA JUGA: Mendadak Rizal Ramli Bongkar Fakta Jokowi, Pasti Terkejut
Salim mengatakan bahwa penilaiannya terhadap Jokowi itu sudah diyakini sejak lama.
"Saya kan sebenarnya selalu bilang Pak Jokowi itu orang baik. Maksudnya juga baik. Dari dulu juga begitu," kata Salim Said dalam video di kanal YouTube Hersubeno Arief Point.
Menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia itu, masalah utamanya ada dalam struktur politik saat ini.
Dia menyangsikan, bahwa struktur politik yang ada saat ini tidak bisa membuat seseorang seperti Presiden Jokowi untuk selalu berbuat baik.
BACA JUGA: Takdir 4 Zodiak Bikin Melongo, Mulai Besok Rezekinya Gila-gilaan
"Sebab, persoalan di negeri ini adalah who is real in control, siapa yang berkuasa. Karena, bicara sistem yang kita jalankan sekarang, sengaja atau tidak, itu oligarki," jelasnya.
Salim Said memaparkan bahwa sistem politik oligarki itu menyuguhkan pertanyaan sulit tentang siapa yang sebenarnya berkuasa.
"Apa betul Jokowi berkuasa penuh? Atau Jokowi berkuasa sebagian? Lantas, sebagian lagi siapa yang berkuasa?" tegasnya.
Bagi Salim, jawaban untuk pertanyaan tersebut penting. Pasalnya, jika tidak jelas, maka akan beredar ketakutan. Dia mencontohkan ekonom Kwik Kian Gie yang mengaku takut berbicara.
"Saya juga sudah beberapa kali bicara, tapi saya menahan diri bicara karena takut," paparnya.
Sebab, meski Presiden Jokowi minta masyarakat melakukan kritik, tapi jika di sekelilingnya tidak terima, maka pihak yang kritis akan kesulitan.
"Jika orang lain dari kalangan oligarki itu merasa dirugikan atau lebih dirugikan, maka dia bisa bertindak untuk mempersulit kita," ungkapnya.
Seperti diketahui, ekonom Kwik Kian Gie mengaku takut menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pemerintah, karena khawatir diserang buzzer di media sosial.
Padahal, pendapat yang disampaikan bukan untuk menyerang, melainkan memberi masukan alternatif untuk digunakan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) juga menyampaikan bahwa demokrasi yang diterapkan saat ini harus menjadi introspeksi bersama.
Sebab, masyarakat ketakutan dipolisikan jika menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian upaya kita semua," kata JK di acara mimbar demokrasi Youtube PKS, Sabtu (13/2).(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News