Dicap Partai Sarang Koruptor, Pakar Top Prediksi Masa Depan PDIP

GenPI.co - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang terkena OTT KPK menambah daftar panjang kader PDI-P yang terkena kasus korupsi.

Dalam kurun waktu enam bulan terakhir saja, sebanyak empat politisi PDI-P sudah diciduk lembaga antirasuah tersebut.

BACA JUGA: Ngeri, Rocky Bongkar Fakta KPK-PDIP Main Mata, Bikin Melongo

Empat politisi PDI-P tersebut ialah mantan Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreu Misanta Pribadi,mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno,  Mensos Juliari P Batubara, dan terbaru Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Lantas setelah sederet kader PDI-P ini terjerat korupsi, bagaimana masa depan dari partai berlambang banteng moncong putih ini?

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memberikan analisis terkait masa depan PDI-P setelah isu korupsi tersebut.

BACA JUGA: Menggetarkan Jiwa, Sabda Rocky Gerung Mengejutkan, PDIP Terpojok

Qodari mengatakan, isu korupsi biasanya akan melemahkan elektabilitas sebuah partai. Kendati demikian, efeknya tidak akan terasa langsung.

“Biasanya akan jadi penghambat ketika korupsi sudah melibatkan kepalanya. Dalam artian, sudah ke ketua umumnya,” ujar Qodari kepada GenPI.co pada Selasa (2/3).

Qodari membeberkan, penurunan tajam akibat korupsi pernah dirasakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) era Luthfi Hasan.

Saat itu Luthfi Hasan yang menjabat sebagai Ketum PKS justru ikut-ikutan korupsi. Lutfi terlibat dalam suap pengurusan impor sapi dan tindak pidana pencucian uang.

Hal serupa juga pernah dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) era Muhammad Romahurmuziy dan Partai Demokrat era Anas Urbaningrum.

“Itu bisa terjadi penurunan suara,” ujarnya.

Selain itu, isu korupsi juga akan menggerogoti partai jika terjadi secara beramai-ramai. 

Qodari kembali mencontohkan Partai Demokrat, yang mana pada 2009 lalu banyak kadernya yang terjerat korupsi.

Kasus tersebut mau tidak mau harus diakui membawa persepsi yang kuat di masyarakat. Pengaruhnya ke elektabilitas dan jumlah suara pun signifikan.

“Dari awalnya 20 persen menjadi 10 persen. Padahal, SBY masih menjabat sebagai presiden,” kata Qodari.(*)