GenPI.co - Pengamat politik Musni Umar blak-blakan membeber banyak pihak yang membuat narasi seakan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin setuju terkait legalisasi investasi minuman keras (miras).
"Banyak yang sorot Wapres Ma'ruf Amin soal Investasi Miras. Seolah beliau setuju miras," tulisnya dalam akun Twitter @musniumar, Senin (1/3).
BACA JUGA: Pengakuan Sekjen PDIP Sangat Mengejutkan, Bikin Kaget
Menurutnya, publik harus paham bahwa tugas Wapres adalah membantu presiden. Hal itu tertuang dalam UUD 1945.
"Kalau Presiden merasa tidak perlu bantuan Wapres, Wapres tidak bisa berbuat apa-apa," jelasnya.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu juga menjelaskan bahwa Wapres tidak bertugas mengawasi presiden.
"Wapres tidak bisa mengawasi Presiden. Itu tugas DPR," tegasnya.
BACA JUGA: Hoki 4 Shio Bersinar Terang, Bulan Maret Bikin Tajir Melintir
Seperti diketahui, ada beberapa fraksi partai politik serta lembaga nasional yang menolak dengan tegas legalisasi investasi miras, salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal itu kembali ditegaskan PKS pada pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta, Senin (1/3).
Namun, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap seluruh kader PKS tetap rajin berkolaborasi dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen koalisi masyarakat sipil.
"Kehadiran PKS harus membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan. Kehadiran PKS harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan," tegasnya.
Namun, melihat banyaknya penentang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Perpres tersebut.
"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," tegas Jokowi di Jakarta, Selasa (2/3)
Presiden Jokowi menyebut keputusan itu dia ambil setelah mendengar berbagai masukan.
"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama lain. Serta masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ungkap Jokowi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News