GenPI.co - Partai Demokrat identik dengan opsisi pemerintahan di tangan Ketua Umum Agus Harmurti Yudhoyono (AHY).
Akan tetapi, setelah direbut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko, apakah bakal putar haluan?
BACA JUGA: AHY Belum Hancur, Nasibnya Bisa Berbalik 180 Derajat, Asalkan...
Kendati demikian, Moeldoko harus mengantongi lebih dahulu legalistas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute), Muhammad Mualimin mengatakan, Partai Demokrat versi Moeldoko bisa saja memberikan suara kepada pemerintahan saat ini dan tidak lagi menjadi oposisi.
"Bisa saja lebih mengakomodir Presiden Jokowi karena kedekatan," jelasnya kepada GenPI.co, Sabtu (6/3/2021).
Namun, kubu AHY bersama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap harus diperhitungkan karena punya suara mayoritas.
"AHY dan SBY akan makin opisisi apalagi jika tubuh mereka tidak dianggap sebagai bagian Partai Demokrat," ujarnya.
Mualimin menjelaskan, SBY sudah menyatakan peran. Apalagi, SBY ialah mantan presiden dan pensiunan seorang jenderal yang bakal menjadi halangan bagi pemerintahan.
BACA JUGA: AHY Menghadapi Jalan Buntu, Maju Diadang Mundur Dikeroyok
"Selama ini SBY sangat menjaga bicara karena takut catatannya 10 tahun ke belakang di bongkar rezim. Namun, sekarang berbeda dan harus bertindak dengan melawan karena sudah terpojok," tuturnya.(*).
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News