GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan mengomentari wacana impor beras pemerintah Indonesia sebanyak satu juta ton pada 2021.
Dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official berjudul "Kepala Bulog Bongkar Nama Menteri Pemain Impor Beras", Rocky Gerung membeberkan masalah beras sebenarnya sudah berlangsung sejak era Orde Baru (Orba) dan terus berulang sampai sekarang.
BACA JUGA: Mahfud MD Beber Fakta KPK Hambat Kejaksaan Agung Buru Koruptor
Rocky Gerung pun menyebut presiden pasti tahu permainan ini karena turut mendapatkan bagian atau keuntungan baik secara langsung maupun tidak.
Namun, dalam hal ini Rocky Gerung tidak menyebut secara tegas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Permainan harga bukan ditentukan harga komoditas tapi kebutuhan kartel dalam negeri. Dengan modal 1 surat, maka setiap kilogram sudah tahu berapa untungnya," jelas Rocky Gerung, Rabu (17/3).
"Kelihatan itu yang berulang, bahkan di depan mata kepala presiden. Presiden pasti tahu permainan ini, tapi pasti tahu mendapatkan bagian langsung atau tidak," tambahnya.
BACA JUGA: 4 Zodiak Cocok Jadi Istri Idaman, Bikin Lidah Bergoyang
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menyinggung pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) tentang usulan impor beras.
Sebelumnya, Buwas mengaku tak mengusulkan ide impor beras dan pihaknya baru melakukan setelah mendadak diberi perintah oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Rocky Gerung pun blak-blakan menilai seharusnya Presiden Jokowi bisa menegur kedua menterinya apabila impor beras memang tidak diperlukan.
"Kebijakan perberasan dari dulu menyebabkan kepapaan (kemiskinan) petani. Petani nggak bisa bikin proteksi bagaimana dia untung, tiba-tiba stok berlebih, dalam Jokowi aja sudah 3-4 kali, masak presiden nggak bisa tegur menterinya," tegasnya.
Rocky Gerung lebih lanjut mengatakan, seharusnya petani diproteksi sebagai local wisdom.
"Tapi kita tahu kebutuhan uang untuk memungkinkan mesin politik bekerja itu lewat sitem semacam ini, yang ongkang-ongkang kaki, surat impor dibagi-bagi ke kroni-kroni sudah diam-diam aja dapat kekayaan berlimpah. Korupsi di dalam kebijakan. Korupsi yang dipromosikan oleh negara," bebernya.
Namun, apabila hendak dilakukan impor, menurutnya petani tetap harus diuntungkan.
"Secara keseluruhan, ya nggak apa impor. Tapi (selama ini) impornya fee bukan sebagai subsidi pada mereka (petani membutuhkan), tapi masuk parpol yang menterinya di kabinet. Di situ ketidakadilannya," jelas Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, Buwas seharusnya punya cara untuk menyuarakan keresahannya apalagi diketahui stok di gudang berlimpah.
"Kalau mau pro petani, impor tadi harus diatur supaya keuntungan diberikan pada petani. Itu mekanisme untuk menghasilkan keadilan sosial," tandas Rocky Gerung.
Sebelumnya, disampaikan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton tersebut akan terbagi menjadi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.
Hal itu terungkap dari bahan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kemendag pada Kamis (4/3).
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, rencana impor beras tersebut belum pasti berjumlah satu juta ton.
Pasalnya, kebutuhan impor beras harus merujuk pada dinamika stok dan harga di dalam negeri.
Ia menggambarkan, seperti kejadian 2008, yang mana pemerintah merencanakan impor 500 ribu ton. Namun rencana itu tak terealisasi, karena penyerapan gabah petani melimpah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News