Oh, Ternyata Kelompok ini yang Sebar Narasi Presiden 3 Periode

GenPI.co - Kelompok tidak suka dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menyebar narasi jabatan presiden tiga periode.

Padahal, sudah jelas undang-undang sudah tidak memungkinkan terjadinya  hal tersebut.

BAC JUGA: Moeldoko Bermanuver, Jokowi dan Yasonna yang Jadi Puyeng

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Haris Hijrah Wicaksana, Rabu (17/3).

“Aturan undang-undang jabatan presiden itu selama lima tahun, dan ayat selanjutnya hanya dua periode," kata Haris.

Selama undang-undang tersebut belum diamandemen, maka jabatan presiden hanya sampai dua periode saja.

Amandemen pun bukan lah proses gampang. Sebab harus diajukan oleh lembaga tinggi negara yakni MPR RI.

Sementara syarat pengajuannya minimal dua per tiga dari 750 anggota lembaga itu.

Meski  begitu, lanjut Haris, tidak masalah jika Jokowi mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu 2024.

“Namun secara etika politik dan negarawan dipastikan Jokowi tidak mungkin mencalonkan diri sebagai wakil presiden,” kata dia. 

BACA JUGA: Ekonom Beber Fakta Miris, Pertumbuhan 5 Persen Mustahil Diraih

Selain itu, lanjut Haris, Jokowi pun sudah terang-terangan mengatakan bahwa dirinya tidak berminat untuk kembali menjadi presiden.

Karena itu, narasi presiden tiga periode itu bertujuan ingin menjatuhkan dan mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi dalam melaksanakan kebijakan.

Pihak-pihak tersebut tidak suka dengan keberhasilan Jokowi dalam membangun infrastruktur seperti tol, bandara, waduk dan sebagainya.

Juga, Haris menilai bahwa uapaya Jokowi termasuk menjaga ekonomi Indonesia tetap berputar di tengah pandemi Covid-19 harus diapresiasi. 

"Keberhasilan Jokowi itu disebar narasi-narasi yang tidak sehat dari lawan politiknya yang ingin menjatuhkannya," kata dosen Untirta Serang itu pula.(*)

BACA JUGA: Demokrat Kubu Moeldoko Akan Umumkan Kepengurusan, Kata Pengamat..