GenPI.co - Partai Demokrat dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan amunisi baru berupa dukungan dari sosok pengamat top, yang menilai bahwa KLB kubu Moeldoko merupakan demokrasi kriminal.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto, menilai KLB Partai Demokrat yang terjadi di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu mendistorsi demokrasi.
BACA JUGA: Dukung Pemerintah, Partai Demokrat Bisa Celaka, Ini Alasannya
Sebab, menurutnya, ciri masyarakat demokrasi yaitu taat pada asas hukum yang sah.
“Justru KLB itu mendistorsi demokrasi. Hukum jadi parameter demokrasi dalam upaya pencari keadilan,” ujarnya kepada GenPi.co.
Satyo juga mengatakan bahwa fenomena KLB di Deli Serdang merupakan salah satu ciri demokrasi kriminal.
Menurutnya dalam demokrasi tidak dibenarkan merekayasa legalitas dan legitimasi oleh institusi kekuasaan.
“Dalam demokrasi tidak dikenal negara kekuasaan, negara demokrasi berdasarkan penghormatan atas hukum,” pungkasnya.
Di sisi lain, Pengamat Hukum dan Politik Faisal Santiago membeberkan sejumlah dampak yang akan terjadi apabila Menkum HAM Yasonna Laoly menyetujui hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
Dia menjelaskan, KLB bisa membawa dampak positif, karena merupakan bagian dari hakekat demokrasi.
Menurutnya, dampak positif dari disetujuinya KLB Partai Demokrat adalah menciptakan struktur partai yang lebih inklusif.
"Andaikan KLB Demokrat disetujui, justru ada kebaikan dalam menciptakan struktur partai lebih inklusif," kata Faisal Santiago, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (21/3).
BACA JUGA: Elektabilitas Demokrat Meroket, Alasannya Bikin Harga Diri Hancur
Lebih lanjut, dia menyebutkan Indonesia yang berdasarkan negara hukum dan demokrasi tidak boleh membiarkan penyusunan kepartaian berlandaskan kekerabatan. Sebab, hal itu dapat berdampak buruk pada jalannya demokrasi.
"Hal itu justru akan membuat rapuhnya bangunan demokrasi," tambah dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News