Fakta Ini Bisa Bikin Kubu AHY Meriang, Moeldoko di Atas Angin

GenPI.co - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menguak fakta mencengangkan. Kubu Moeldoko di atas angin. Sementara AHY malah dibikin meriang. 

Pertanyaannya kok bisa? Coba simak survei yang diakukan IDM pada 6-14 Maret 2021. 

Survei ini untuk melihat pandangan masyarakat Indonesia terhadap kisruh Demokrat khususnya pandangan publik terkait dinasti politik serta legalitas dari masing-masing kubu.

BACA JUGA: Jangan Kecewa ya! Hari Ini Rencana 3 Shio Ambyar Semua

“Sebanyak 12,5 persen menyatakan bahwa kepengurusan hasil KLB ilegal dan sebanyak 15,3 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif IDM,

Fahmi Hafel, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/3/2021). Sebanyak 72,2 persen responden menyatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai ketua umum dan pengurusnya dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak ilegal.

Kemudian, sebanyak 86,7 persen responden menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat sebelum KLB merupakan bagian dari dinasti politik.

BACA JUGA: Pengumuman! Cowok Arab Dilarang Nikahi Cewek Myanmar

“Sebanyak 7,4 persen menyatakan bukan bagian dari dinasti politik. Sedangkan 5,9 persen tidak menjawab,” tambahnya.

Bahkan, mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat yang menjadi penyebab konflik di internal selama dipimpin AHY.

“Dan sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab,” sebutnya.

BACA JUGA: Ramalan 4 Zodiak Silakan Disimak, Ada yang Bakal Sukses

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 87,3 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat menimbulkan iri hati para kader. 

Ini dinilai menghambat kemajuan para kader di luar keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, ada sebanyak 9,6 menyatakan tidak setuju dan 3,1 persen tidak mau menjawab.

BACA JUGA: Hoki 3 Shio Full Banget, Rezekinya Mengalir Sampai Jauh

Terlepas dari survei di atas, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan dinasti politik sesungguhnya tak bagus diterapkan di partai politik berkonsep modern.

“Karena partai modern bukan bersandar pada dinasti politik,” jelas Ujang. (*)