GenPI.co - Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan blak-blakan mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menunjukkan sikapnya terhadap kelompok yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Pasalnya, selama pemerintahan Jokowi, sudah ada dua organisasi yang telah dilarang berkegiatan, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
BACA JUGA: Eks Anak Buah SBY Ancam Anies Baswedan: Tak Ada Tempat...
Meski sudah secara legal formal dua organisasi tersebut dilarang, tetapi anggota dan simpatisannya diduga akan terus melakukan aktivitas.
Menurut Ken Setiawan, hal ini diperlukan karena mereka tetap eksis sambil melakukan propaganda untuk mencapai tujuan ideologinya.
"Selama pemerintahan Presiden SBY, kelompok HTI dan FPI dibiarkan bebas bergerak, bahkan terjadi beberapa kali aksi kekerasan dan propaganda untuk mengganti sistem negara menjadi khilafah," jelas Ken Setiawan dalam keterangan, Rabu (24/3).
"Namun, saat ini Presiden Joko Widodo dengan tegas mengambil sikap untuk melarang dua organisasi tersebut," sambungnya.
BACA JUGA: Mendadak Rizal Ramli Beber Fakta SBY, Bisa Bikin Mati Kutu
Ken Setiawan pun membeberkan, selain HTI dan FPI juga terdapat kelompok-kelompok radikal yang masuk dalam daftar organisasi teroris yang tentu saja dilarang keberadaannya di Indonesia.
Ia mengatakan kelompok trans nasional Ikhwanul Muslimin juga terus melakukan kaderisasi di berbagai organisasi termasuk parpol.
Pasalnya, eks HTI dan FPI serta jaringan Ikhwanul Muslimin ini yang sangat perlu dipantau lebih serius, karena kekuatan jaringan dan aktivitasnya yang cukup masif.
"Kelompok-kelompok yang sudah dilarang tersebut diduga kuat ikut aktif dalam aktivitas politik, termasuk unjuk rasa skala nasional di Jakarta dan tempat lainnya," ungkap Ken Setiawan.
"Ini karena ada kebutuhan dari kelompok politik untuk menggalang massa, dan kelompok tersebut juga butuh momentum untuk eksistensi dan logistik," bebernya.
Menurut Ken Setiawan, keberadaan kelompok tersebut di partai politik bisa diamati dari keberpihakan tokoh-tokohnya terhadap partai politik atau tokohnya.
Partai politik akan menjadi inang dengan indikasi terdapat relasi kuat atau sikap yang sama dalam menyikapi isu tertentu.
"Salah satu tokoh FPI, Munarman, beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa siap bela hukum Partai Demokrat jika diminta AHY. Ini menunjukkan bahwa ada relasi kuat antara kelompok eks FPI dengan Partai Demokrat pimpinan AHY," jelas Ken Setiawan.
"Tentu saja sangat masuk akal jika ada persepsi bahwa Partai Demokrat pimpinan AHY bisa menjadi inang baru kelompok terlarang seperti HTI dan FPI," ungkapnya.
Ken Setiawan pun menilai perlu ada gerakan yang masif untuk mendukung pemerintah dalam memberantas radikalisme dan terorisme.
"Partai politik memang membutuhkan massa tetapi jika massa yang digalang adalah orang dengan ideologi radikal, tentu sama saja dengan memasang bom waktu. Parpol yang mau menjadi inang kelompok radikal adalah ancaman bagi Pancasila," tegasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News