GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko terkait alasannya menerima pinangan partai berlambang mercy di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (30/3/2021), Refly mengatakan apapun alasan Moeldoko, tetap saja apa yang dilakukan pembantu presiden tersebut tidaklah pantas.
BACA JUGA: Refly Harun Sebut Anies Baswedan Dahsyat Banget, Ternyata…
"Tapi mari kita lihat, (Moeldoko) klaim terjadinya perpecahan ideologi. Apa hubungannya dengan take over Partai Demokrat? Justru partai itu yang paling bisa memoderasi pertarungan ideologis tersebut," tegas dia dalam pernyataannya.
Sebab, menurut Refly, Partai Demokrat merupakan partai nasionalis yang berada di luar pemerintahan. Dia juga menyebut bukan soal pertarungan ideologis, melainkan kepentingan pragmatis.
"Jadi tidak heran, PKB dan PPP yang notabene berbasis massa islam, berkoalisi dengan PDIP, Gerindra, dan Nasdem yang merupakan parpol berhaluan nasionalis," terang dia.
Bahkan, Refly turut menyinggung bahwa keberadaan Partai Demokrat di luar istana justru menolong untuk menghindari pertarungan massa Islam dan golongan nasionalis.
"Justru yang terjadi adalah kepentingan pragmatis yang dibela dan terjadi sesungguhnya. Salah satunya adalah membiarkan masyarakat terbelah menjadi dua. Menjadi cebong dan kampret," imbuhnya.
BACA JUGA: Refly Harun Beber Tindakan Munarman Eks FPI, Bisa Bikin Kaget
Hal itu juga terjadi karena disebabkan oleh istana yang memelihara pertarungan ideologis dan tidak membuat masyarakat cair.
"Padahal sudah saya katakan. Ketika Presiden Jokowi terpilih, maka dia adalah presiden semua rakyat. Bukan presiden bagi para relawan. Harusnya begitu," tutur Refly.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News