GenPI.co - Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko, Saiful Huda menyatakan, pihaknya menghormati keputusan pemerintah menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB).
"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," kata Saiful di Jakarta, Rabu (31/3).
BACA JUGA: KLB Ditolak, Mendadak Moeldoko Dapat Tawaran Bikin Parpol Baru
Selain itu, kata Saiful, keputusan pemerintah ini juga membuktikan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memfitnah Moeldoko.
"SBY dan AHY yang menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko," jelasnya.
Saiful mengatakan, Moeldoko dipilih menjadi Ketum versi KLB atas keinginan sejumlah kader senior yang meminangnya untuk membenahi Partai Demokrat.
"Partai Demokrat telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi)," jelasnya.
Seperti diketahui, konflik di Partai Demokrat memanas setelah KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) memutuskan kepemimpinan AHY demisioner.
Sebagai penggantinya, pihak yang menyelenggarakan KLB menunjuk KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.
BACA JUGA: Balas Moeldoko, Anak Buah SBY Bongkar Fakta Mengejutkan
Kubu KLB juga berupaya mendapatkan pengakuan pemerintah dengan mendaftarkan diri ke Kemenkum HAM.
Namun, pada hari Rabu (31/3), Menkum HAM Yasonna Laoly mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan menolak hasil KLB Deli Serdang. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News