GenPI.co - Partai Demokrat KLB di bawah pimpinan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal ini menyusul dengan ketidakpuasan kubu KLB terhadap hasil penolakan legalitas partai dari Kemenkumham beberapa waktu lalu.
Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat KLB Saiful Huda Ems mengatakan, akan melanjutkan nasib para pejuang demokrasi yang terus berupaya mencari dan memperjuangkan keadilan.
BACA JUGA: SBY Punya Motif Tersembunyi untuk Singkirkan Moeldoko dari Istana
"Kami tak akan pernah surut berjuang demi terjaganya marwah Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berpijak pada nilai-nilai demokrasi dan bukan Dinasti," katanya kepada GenPI.co belum lama ini.
Saiful menjelaskan, keputusan Kemenkumham bukan menjadi persoalan baginya. Pasalnya, masih ada cara lain untuk mendapatkan legalitas Partai Demokrat.
"Kami semua sudah sangat menyadari bukan di Kemenkumham medan pertarungan tersengit," jelasnya.
BACA JUGA: Penerawangan Maut Pakar Top, Gugatan Kubu Moeldoko Bakal Meledak
Menurutnya, PTUN adalah tempat menentukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
"Kami tetap melanjutkan perjuangan hukum dan demokrasi ini ke PTUN," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News