GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sangat baik dalam segi pembangunan infrastruktur.
“Namun, jangan lupa bahwa hal tersebut juga didukung oleh faktor prioritas. Kebetulan saja pemerintahan Jokowi prioritasnya sedang ke pembangunan infrastruktur,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (10/4/2021).
BACA JUGA: Said Didu Sebut Pembangunan Bakal Mangkrak, Refly Harun Balas Ini
Oleh karena itu, ada dua hal yang harus digarisbawahi dalam melihat pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.
Pertama, publik harus menilai apakah proyek-proyek infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sudah dimanfaatkan secara maksimal, sehingga bisa mendatangkan dampak ganda di bidang ekonomi.
“Kedua, publik harus melihat apakah dampak langsung dari infrastruktur itu positif atau negatif,” ungkapnya.
Advokat itu mengatakan bahwa proyek infrastruktur berpotensi untuk membebani utang negara.
“Saat ini, utang negara Rp 6 ribu triliun dan utang BUMN Rp 5 ribu triliun. Jadi ada Rp 11 ribu triliun utang yang harus dibayar,” katanya.
Menurut Refly, hal tersebut tentu tidak ringan bagi generasi mendatang.
“Terutama juga bagi presiden mendatang, karena dia mewarisi utang yang luar biasa,” ujarnya.
Akademisi itu memaparkan bahwa utang negara yang besar akan menjadi persoalan jika infrastruktur yang dibangung tidak bisa dimaksimalisasi pemanfaatannya.
BACA JUGA: Analisis Tajam Refly Harun, FPI Sedang Jadi Target Utama
“Sudah banyak juga yang seperti itu, seperti Bandara Kertajati dan Bandara Kulonprogo,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News