GenPI.co - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko kembali disorot terkait rumor rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet.
Salah satu sorotan datang dari Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDO STRATEGIC) A Khoirul Umam.
BACA JUGA: Mendadak Husin Shihab Beber Munarman FPI Bohong, Polisi Langsung
Menurutnya, Khoirul Umam tak menampik jika rencana reshuffle kabinet dan penggabungan Kementerian perlu diperhatikan.
Namun, dirinya juga mengkritisi kinerja dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Posisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga merupakan bagian dari yang urgen untuk dievaluasi," tegas Khoirul Umam dalam keterangannya, Kamis (15/4).
Khoirul Umam menilai, langkah itu tidak hanya untuk menyelamatkan maruah politik Presiden, tetapi juga berguna bagi pendidikan politik publik.
BACA JUGA: Analisis M. Qodari Sangat Mengejutkan, Ini Pengganti Megawati
Pasalnya, manuver politik Moeldoko terkait pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat AHY dinilainya menabrak etika dan logika dalam berdemokrasi.
"Itu terbukti telah menyeret nama baik Istana Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara," jelas pakar politik dari Universitas Paramadina itu.
Khoirul Umam membeberkan, jika Presiden tidak bisa melakukan evaluasi terhadap Moeldoko, ada kemungkinan pembiaran secara politik terhadap operasi politik mantan Panglima TNI itu.
Menurut dia, hal itu jelas merugikan kredibilitas moral Istana Presiden selama dua bulan terakhir.
"Sebab, tidak mudah bagi masyarakat untuk memisahkan sosok Moeldoko sebagai pribadi dengan Moeldoko sebagai Kepala KSP," ungkapnya.
Khoirul Umam pun mengatakan, aksi Moeldoko diklaimnya sangat kentara dalam muatan konflik kepentingan. Pasalnya, posisi KSP ia sebut mampu dimanfaatkan untuk melancarkan operasi politik.
"Lingkaran Presiden tentu perlu menginvestigasi motif yang bersangkutan," jelasnya.
Oleh sebab itu, jika memang dalam langkah yang dilakukan KSP terdapat kesengajaan, dirinya menegaskan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
"Jadi, Presiden Jokowi patut mengevaluasi posisi KSP Moeldoko," pungkas Khoirul Umam.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News