Soal Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Bukan Ranah Partai

GenPI.co - Wacana reshuffle kabinet Indonesia kian mencuat, apalagi semenjak Kemendikbud dan Kemenristek digabungkan. 

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menekankan bahwa, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, bukan ranah partai.

“Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana,” jelas Herzaky dalam keterangan resmi yang diterima GenPI.co, Senin (19/4).

BACA JUGA: Klarifikasi Demokrat Soal Logo, Herzaky: Bukan Ulah SBY!

Politikus Partai Demokrat itu juga mengatakan Partai Demokrat akan tetap berada di luar pemerintahan. 

“Sesuai dengan pernyataan Ketum kami, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin,” paparnya. 

Herzaky juga menjelaskan, pihaknya bisa menjalankan peran untuk check and balance. 

“Itu penting dan sehat untuk demokrasi,” imbuhnya. 

Selain itu, Herzaky menyampaikan bahwa partainya harus mengambil peran tersebut. 

BACA JUGA: Perancang Logo Partai Demokrat Tebar Ancaman, SBY Dalam Bahaya

“Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut,” pungkasnya. (*)