GenPI.co - Tarif sewa minta diturunkan jelang MotoGP Mandalika, bos penginapan pun langsung ngamuk.
Adalah Misbach Mulyadi, selaku Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang juga pemilik salah satu penginapan di Kota Mataram yang tak setuju bila tarif sewa diturunkan.
Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata NTB yakni Yusron Hadi kabarnya tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB sebagai regulasi terkait tarif hotel.
Hal ini seiring tingginya harga kamar di wilayah itu menyongsong perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022.
Namun sebelum itu pihaknya mengajak asosiasi perjalanan wisata dan stakeholder lainnya untuk bisa memahami dan mengerti kondisi tersebut.
Aturan itulah yang membuat Misbach protes, dan mengaku tak setuju dengan wacana dari Pergub NTB.
"Kami tidak setuju dengan wacana Pergub itu, pasti dapat dari owner dan akan mendapatkan penolakan, malah Pergub itu dianggap akan sia-sia," ujar Misbach di hari Rabu (9/2) kemarin.
Bagi Misbach, tingginya tarif penjualan kamar hotel oleh pengelola hotel per malam merupakan hal yang sangat wajar dan itu merupakan hukum pasar yang berlaku.
Karena itu, menurut Misbach, tarif kamar penginapan tinggi menjelang MotoGP suatu hal yang wajar karena bisnis pasar yang berlaku.
Sebab, kata dia, kenaikan ini hanya bersifat sementara selama event internasional berlangsung. Kecuali, meroketnya harga kamar hotel maupun sewa mobil berlangsung lama.
"Lagipula hanya tiga hari saat event berlangsung," lanjutnya.
Selain itu, dengan naiknya harga kamar hotel tersebut bakal berdampak pada naiknya pajak yang dikeluarkan pelaku hotel kepada pemerintah daerah.
Dirinya pun mencontohkan, ketika melonjaknya harga cabai rawit di NTB kenyataannya tetap ada masyarakat yang membeli karena kebutuhan.
"Sudah ada pasarnya, perlu dicatat yang nonton dan menginap ini mereka yang berduit," kata Misbach sekaligus pemilik Hotel Delima Mataram.
Senada disampaikan Misbach, Owner Golden Palace Hotel, Teddy S mengatakan sebagai pelaku usaha sangat menolak jika Pergub itu dikeluarkan, lantaran bukan urusan pemerintah yang menentukan tarif kamar hotel maupun sewa mobil.
"Dimana-mana berlaku hukum pasar, tidak bisa dibendung," ucapnya.
Teddy mencontohkan, event internasional serupa di Sepang, Singapura bahkan Jakarta dan Papua tidak ada yang meributkan soal surat edaran bahkan Pergub.
"Kan lucu, event internasional ini adalah mereka-mereka yang berduit," tegas Teddy.
Dengan naiknya harga kamar hotel juga berdampak pada karyawan. Mereka tidak hanya dapat bonus dari manajemen hotel tetapi mendapat tips tambahan dari pengunjung hotel.
"Pemerintah untung dapat pajak, karyawan juga dapat bonus," tutupnya.(Antara)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News