GenPI.co - Beberapa anggota Partai Demokrat yang menjabat sebagai pejabat tinggi pemilu di negara bagian mereka telah mengirimkan surat kepada perusahaan induk Facebook, Meta, memintanya untuk berhenti mengizinkan iklan yang berisi misinformasi terkait pemilu.
Dilansir AP News, dalam surat yang ditujukan kepada CEO Meta Mark Zuckerberg, menteri luar negeri dari Colorado, Maine, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Washington dan Vermont mengatakan mengizinkan iklan semacam itu akan makin mengikis kepercayaan terhadap pemilu.
Selain itu, dikatakan dapat memicu ancaman kekerasan politik terhadap petugas pemilu, yang telah menyebabkan beberapa orang meninggalkan profesinya.
Turut menandatangani surat tersebut adalah Menteri Luar Negeri Wisconsin Sarah Godlewski, yang tidak mengawasi pemilu.
“Meta memungkinkan para ekstremis dan penyangkal pemilu untuk makin melemahkan pemilu kita,” tulis para sekretaris dalam surat tersebut, yang dikirim melalui email ke raksasa teknologi tersebut pada hari Kamis.
“Sebagai Menteri Luar Negeri, kami sangat menentang keputusan Meta yang mengizinkan iklan yang mempromosikan penolakan pemilu dan mendesak Anda untuk mencabut kebijakan ini sebelum menimbulkan lebih banyak kerusakan.”
Hampir empat tahun kemudian, teori konspirasi seputar pemilu 2020 dan klaim palsu mengenai penipuan dan manipulasi mesin pemungutan suara masih terus berlanjut.
Mantan Presiden Donald Trump terus bersikeras, meskipun tidak ada bukti kecurangan yang meluas, bahwa ia memenangkan pemilu tersebut saat ia berupaya untuk kembali ke Gedung Putih.
Peninjauan , penghitungan ulang, dan audit di negara bagian tempat ia mempermasalahkan kekalahannya semuanya menegaskan kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat, dan bahkan mantan jaksa agung Trump mengatakan tidak ada kecurangan dalam skala yang dapat mempengaruhi pemilu.
Dalam sebuah wawancara minggu ini dengan Milwaukee Journal Sentinel, Trump secara keliru mengklaim bahwa dia memenangkan Wisconsin meski kalah dari Biden dengan selisih sekitar 21.000 suara.
Trump mengatakan kepada outlet berita tersebut bahwa dia akan menerima hasil pemilu November “jika semuanya jujur.”
Sejak pemilu tahun 2020, petugas pemilu di seluruh negara telah menghadapi ancaman pembunuhan dan pelecehan.
Sebuah survei baru-baru ini yang dilakukan oleh Brennan Center for Justice di NYU menemukan bahwa 34% pejabat pemilu lokal mengatakan bahwa mereka mengetahui satu atau lebih pejabat pemilu lokal atau petugas pemilu yang meninggalkan pekerjaannya setidaknya sebagian karena kekhawatiran akan keselamatan, ancaman, atau intimidasi.
Lingkungan hidup telah menyebabkan terjadinya pergantian petugas pemilu di seluruh negeri.
YouTube, layanan video milik Google, mengumumkan kebijakan serupa dengan Meta tahun lalu yang menyatakan akan berhenti menghapus konten yang secara keliru mengklaim pemilu presiden AS sebelumnya dinodai oleh penipuan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News