GenPI.co 
GenPI.co - Wacana Pemilu 2024 ditunda makin menguat dalam dunia perpolitikan tanah air. Sebab, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim punya big data terkait 110 juta orang yang setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden.
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengungkapkan, pernyataan Luhut Pandjaitan itu belum bisa dikatakan sebagai sinyal Pemilu 2024 ditunda.
"Belum ada tuh, sinyal akan ada amendemen UUD untuk menunda pemilu," kata Fadhli Harahab kepada GenPI.co, Senin (14/03/2022).
BACA JUGA: Air Rebusan Biji Kelor Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Wow Banget
Fadhli Harahab mengatakan, saat ini belum terlihat kondisi dan situasi yang pantas untuk menunda pemilu.
Hal itu menandakan penundaan Pemilu 2024 hanya wacana belaka.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Cespleng
"Sampai saat ini konstitusi masih mengatur pemilu 5 tahun sekali," jelas Fadhli Harahab.
Menurutnya, jika DPR dan MPR berniat mengamendemen, kondisi itu sangat disayangkan.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Cespleng Banget
Fadhli Harahab menekankan bahwa kondisi itu bakal menandakan tamatnya reformasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
